Pemerintah Gencarkan Edukasi dan Literasi Keuangan di Wilayah 3T

Jakarta: Pemerintah terus menggencarkan program keuangan inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Sebab, hal ini menjadi salah satu pilar dalam strategi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional.

Melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), pemerintah mewadahi sinergi kebijakan keuangan inklusif antarpemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal secara merata dengan menyelenggarakan Workshop Keuangan Inklusif di Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian DNKI  mengharapkan kegiatan workshop tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau seperti masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Workshop Keuangan Inklusif menjadi bagian dari upaya peningkatan inklusi keuangan dengan fokus sasaran UMK (Usaha Mikro Kecil) serta pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas. Salah satu yang disasar adalah komunitas Koperasi-Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Credit Union (CU) yang ada di Kalimantan Barat," tutur Airlangga dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 31 Agustus 2023.

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo menyampaikan, workshop tersebut juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada peserta terkait literasi dan inklusi keuangan, peluang akses permodalan dan pembiayaan.

"Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penjaminan melalui lembaga keuangan formal dan juga peluang kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan stakeholders keuangan inklusif," papar dia.
 

Perluas kemitraan melalui KUR

Dalam workshop di Kabupaten Landak, Pj. Bupati Landak yang diwakilkan oleh Sekda Kabupaten Landak Vincensius menyampaikan kegiatan ini menjadi momen yang tepat bagi pelaku UMKM Kabupaten Landak memperluas kemitraannya melalui pinjaman KUR serta pengembangan e-commerce untuk peluang usaha yang lebih luas.

Sedangkan dalam workshop di Kabupaten Bengkayang, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menyampaikan tantangan dalam mewujudkan inklusi keuangan terutama daerah pedesaan dan 3T, dimana Kabupaten Bengkayang yang merupakan daerah perbatasan dengan Malaysia.

"Ini karena akses teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan," papar dia.

Baca juga: Presiden Dorong KUR Tanpa Agunan Buat UMKM Baru
 

Bantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah

Airlangga menambahkan, akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu. Khususnya bagi kelompok marjinal dan berpendapatan rendah.

Karena itu, ia mengharapkan setiap desa memiliki agen laku pandai di setiap desa (one agent one village). Peran lembaga keuangan seperti perbankan dan CU diharapkan mampu menjangkau pelosok pedesaan dan mampu mengedukasi serta memajukan perekonomian pedesaan.

"Semoga kegiatan ini dapat meningkatan inklusi dan literasi keuangan hingga ekonomi masyarakat, serta memberikan manfaat dan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat, terutama dalam upaya untuk membangkitkan perekonomian dan dapat mencapai pertumbuhan keuangan inklusif sebesar 90 persen di tahun 2024," ucap Airlangga.