Trump Disebut Pertimbangkan Serangan Militer untuk Dorong Perubahan Rezim Iran

Washington DC: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan serangkaian opsi militer terhadap Iran guna menciptakan kondisi yang mendorong terjadinya perubahan rezim. Informasi ini disampaikan oleh beberapa sumber kepada Reuters dan dipublikasikan pada Rabu, 29 Januari 2026.

Mengutip Times of Israel, dua sumber dari AS menyatakan bahwa Trump berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya "perubahan rezim" setelah protes nasional awal bulan ini ditumpas dengan kekerasan, menewaskan ribuan warga sipil.

Langkah yang tengah dipertimbangkan mencakup serangan tertarget terhadap pemimpin dan pasukan keamanan Iran yang dianggap bertanggung jawab atas kekerasan terhadap demonstran. Tujuannya, menurut sumber tersebut, adalah memberikan keberanian kepada massa untuk merebut bangunan-bangunan pemerintah dan fasilitas keamanan.

Seorang sumber juga menyebut bahwa salah satu opsi yang dibahas adalah serangan dalam skala lebih besar terhadap rudal balistik dan fasilitas pengayaan nuklir Iran.

Namun, Trump belum mengambil keputusan akhir mengenai jalur militer. Kehadiran kapal induk AS dan armada tempurnya di Timur Tengah sejak pekan ini memperluas kapasitas Trump untuk melakukan intervensi militer, setelah sebelumnya ia mengeluarkan sejumlah ancaman terbuka terhadap Iran atas penindasan demonstrasi.

Meskipun demikian, sejumlah pejabat Arab dan diplomat Barat yang telah menerima informasi soal rencana ini menyampaikan kekhawatiran bahwa serangan justru dapat memperlemah gerakan protes yang sudah terguncang oleh represi paling mematikan sejak Revolusi Islam 1979.

Seorang pejabat senior Israel bahkan menyatakan bahwa serangan udara saja tidak cukup untuk menggulingkan pemerintahan Iran.

"Jika ingin menjatuhkan rezim, Anda harus mengerahkan pasukan darat," katanya.

Trump juga mendesak Iran untuk kembali ke meja perundingan terkait program nuklir, memperingatkan bahwa serangan di masa depan akan lebih dahsyat dibandingkan pemboman Juni sebelumnya terhadap tiga situs nuklir. Ia menggambarkan kapal-kapal perang AS sebagai "armada" yang sedang menuju Iran.

Seorang pejabat senior Iran menyampaikan kepada Reuters bahwa negaranya sedang "mempersiapkan diri untuk konfrontasi militer, sambil tetap membuka saluran diplomatik." Namun ia menambahkan bahwa Washington belum menunjukkan keterbukaan terhadap diplomasi.
 

Baca Juga: Diancam AS, Iran Siapkan Serangan Balasan yang Menyakitkan

Misi Iran untuk PBB dalam pernyataan di X juga menyatakan siap berdialog "berdasarkan saling menghormati dan kepentingan," namun akan "membela diri seperti belum pernah terjadi sebelumnya" jika diserang.

Di sisi lain, laporan intelijen AS menilai bahwa meskipun unjuk rasa berhasil mengguncang fondasi kekuasaan, tidak ada tanda-tanda keretakan besar di dalam rezim.

Beberapa pihak menilai tujuan utama Trump bukanlah menggulingkan seluruh struktur negara seperti di Suriah, tetapi menciptakan transisi kepemimpinan seperti yang terjadi di Venezuela.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang kini berusia 86 tahun, disebut telah menarik diri dari aktivitas harian dan tinggal di lokasi yang aman, sementara operasional pemerintahan lebih banyak dikendalikan oleh kalangan terkait Garda Revolusi (IRGC), termasuk penasihat senior Ali Larijani.

Meski begitu, Khamenei masih memiliki otoritas penuh dalam hal perang, suksesi, dan kebijakan nuklir.

Ketidakjelasan sosok pengganti Khamenei juga menjadi perhatian. Para diplomat dan pejabat Arab menilai bahwa dalam kekosongan kepemimpinan tersebut, IRGC bisa mengambil alih secara penuh, memperkuat kekuasaan garis keras, dan memperdalam konflik nuklir.

Mereka memperingatkan bahwa ketegangan ini bisa menyeret kawasan ke dalam instabilitas besar, bahkan mendorong Iran ke situasi seperti Suriah pasca-2011.

Negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Oman, dilaporkan telah mendesak AS agar tidak menyerang Iran. Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman telah menyampaikan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahwa wilayah Saudi tidak akan digunakan untuk aksi militer terhadap Iran. 

"Amerika Serikat mungkin menarik pelatuk, tapi bukan mereka yang harus menanggung akibatnya. Kami yang akan menanggungnya," ujar salah satu pejabat Arab.