Pemerintah Tambah 111 Huntara di Aceh Tamiang Hulu, Target Jadi Sebelum Ramadan

Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto menggelar rapat komando teknis bersama Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati, Sekda, Camat Tamiang Hulu, serta Yonzipur 10/JP/2 Kostrad di Kantor Bupati pada Jumat, 30 Januari 2026. Rapat tersebut membahas terkait terkait upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Tamiang, di antaranya terobosan dalam validasi data agar tidak menjadi faktor penghambat kemajuan pembangunan huntara.

"Data yang sudah diinventarisir proses validasnya langsung dikomparasikan dengan data riil lapangan, jangan saling tunggu menunggu, jelang ramadan semua huntara sudah terbangun sehingga tidak ada di tenda-tenda pengungsian" ujar Suharyanto, dalam keterangannya, dikutip pada Minggu, 1 Februari 2026.

Sementara itu, Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh, Safrizal ZA, menyoroti langkah-langkah percepatan yang harus segera diambil. Upaya ini selain untuk menangani hunian masyarakat yang sudah tidak mungkin lagi ditinggali, juga secara psikis sangat diperlukan karena indikasi masyarakat sudah berada di titik jenuh bila menunggu lebih lama lagi.

"Terobosan-terobosan harus segera dikerjakan Satgas sampai level bawah, pembangunan huntara bisa dilakukan secara insitu atau di lahan sendiri, serta bisa yang sifatnya relokasi secara kolektif, libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal untuk sehingga mobilisasinya lebih mudah" ujar Safrizal.
 

Baca Juga:  BNPB Tinjau Pemulihan Ekonomi dan Pendidikan di Gayo Lues

Para pekerja sedang membangun hunian sementara (huntara) di Bener Meriah. Foto- ANTARA/HO-Diskominfo Bener Meriah

Dalam forum juga terungkap terdapat titik pengungsian di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, yang belum masuk dalam data memperoleh huntara. Berdasarkan laporan Camat Tamiang Kuala, M. Ilham, terdapat 111 KK di Desa Rongoh yang belum masuk daftar huntara, di mana 53 KK masih tinggal di tenda pengungsian, kawasan perkebunan kelapa sawit, sedangkan 58 KK lainnya menumpang di rumah sanak saudara.

"Bersama Kepala BNPB yang juga Wasatgasnas PRR kami instruksikan penambahan 111 huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Simpang Kuala, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk tidak melewatkan seorang pun, no one left behind," ujar Safrizal.

Melalui kerja cepat dan kerja tepat diharapkan progres pembangunan huntara akan berjalan signifikan, sehingga sebelum Bulan Suci Ramadan, semua pengungsi sudah masuk huntara.

Di sisi lain, pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan terus dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, 

"Para praja-praja dari IPDN terus bekerja keras untuk membatu pemda dalam pembersihan bersama para taruna latsitardanus, penanganan lumpur pasca banjir ini perlu dipikirkan misal dengan menaburkan bibit rumput, sehingga meminimalisir debu beterbangan yang mengganggu pernapasan masyarakat," ujar Safrizal.