Masyarakat Adat Papua Mesti Kawal Pembangunan

Jakarta: Masyarakat adat Papua mesti disiapkan jadi pelaku utama pembangunan. Caranya, dengan memberikan literasi terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Kuncinya adalah pendidikan yang berkualitas dan tetap berakar pada nilai-nilai adat serta budaya," kata Ketua Dewan Adat Wanam sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Ilwayab, Yohanis Agabi Mahuze, dalam keterangan yang dikutip Jumat, 24 Juli 2026.

Pernyataan itu diungkap Yohanis dalam diskusi publik di Merauke, Jumat, 24 Juli 2026. Menurut Yohanis, pengayaan literasi dan pendidikan mesti selaras dengan percepatan pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya di kawasan Wanam, Papua.

"Pembangunan adalah kebutuhan bersama. Namun, masyarakat adat juga harus dipersiapkan," kata Yohanis.

Menurut Yohanis, keberadaan PSN Wanam akan membawa perubahan sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat di Distrik Ilwayab. Sehingga, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat di sana, khususnya generasi muda.
 

"Justru mereka harus menjadi generasi pertama yang memperoleh manfaat dari pembangunan melalui akses pendidikan yang lebih baik, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja di masa depan," kata Yohanis.

Yohanis menegaskan pendidikan merupakan investasi paling penting bagi masyarakat adat. Sehingga, mampu bertahan menghadapi perubahan sosial sekaligus meningkatkan daya saing tanpa kehilangan jati dirinya.


Papua. Ilustrasi Istimewa

Selain pendidikan, Yohanis menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai adat. Hal tersebut, sebagai fondasi pembentukan karakter generasi Papua.

"Adat bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi pedoman hidup yang membentuk karakter, kepemimpinan, dan persatuan masyarakat. Karena itu, pelestarian adat harus menjadi agenda pembangunan yang dilakukan secara serius dan berkelanjutan," kata Yohanis.

Di sisi lain, Yohanis menyebut pelibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pembangunan akan menciptakan rasa memiliki. Sekaligus, memperkuat legitimasi sosial terhadap berbagai program pemerintah.

"Dengan begitu, kesejahteraan, pelestarian budaya, dan kemajuan Papua dapat berjalan beriringan," kata Yohanis.