BNPB Kirimkan 165,9 Ton Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa NTT

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat mengirimkan 165,97 ton bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut disalurkan melalui pos pendukung logistik nasional Halim Perdanakusuma pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pengiriman bantuan udara ini terbagi ke dalam 12 sortie penerbangan. Distribusi bantuan menggunakan armada TNI AU, pesawat kargo, serta maskapai komersial untuk menjangkau wilayah Maumere (MOF) dan Labuan Bajo (LBJ).

"BNPB menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) memimpin pengiriman 120 ton logistik melalui delapan sortie penerbangan utama, yang mengangkut perlengkapan seperti selimut, tenda, internet starlink, kasur lipat, hingga sembako," kata Berton dikutip dari Antara, Rabu, 19 Agustus 2026.

Berbagai jenis perlengkapan lain dikirimkan dalam penerbangan tersebut. Rinciannya adalah paket sembako, hygiene kit, matras, tenda keluarga, sarung, pakaian wanita, hingga penjernih air.

"Rangkaian distribusi ini secara khusus menyertakan 20 unit perangkat internet satelit Starlink (gabungan Kementerian Pertahanan dan BNPB), satu unit motor viar penjernih air, serta 16 unit genset darurat," ucap Berton.

Penyertaan bantuan itu, kata Berton, untuk mengantisipasi krisis komunikasi. Serta, memastikan ketersediaan air bersih dan listrik di area terdampak bencana dan area pengungsian.

Seluruh bantuan itu diharapkan dapat mempercepat pemulihan pascabencana. Serta, memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak gempa bumi di Provinsi NTT.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga melakukan inspeksi. Hal itu dilakukan untuk mengevaluasi penanganan dan kebutuhan pemulihan pascagempa di Kabupaten Ende, NTT.

Ilustrasi pengiriman bantuan korban gempa NTT. Foto: Instagram @sekretariat.kabinet.

Mendagri akan mengecek sejumlah lokasi terdampak, termasuk kondisi infrastruktur hingga layanan dasar masyarakat. Ia juga akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait guna memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan.

"Untuk bahan kita melakukan evaluasi dengan semua tim, dengan kementerian-kementerian, Kepala BNPB, jadi kita tahu titik mana yang memerlukan apa, mana yang rusak jalannya, otomatis Menteri PU (segera perbaiki)," kata Tito.

Tito juga menyoroti persoalan kelistrikan sebagai salah satu layanan dasar yang perlu segera dipulihkan. Saat meninjau wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Mendagri mendapati masih adanya kecamatan yang belum mendapatkan aliran listrik.

Selain memastikan infrastruktur dan layanan dasar kembali berfungsi, Mendagri menegaskan bahwa keselamatan korban menjadi prioritas pada tahap awal penanganan bencana.