Pengelola Baru Bandung Zoo Wajib Setor Rp4,3 Miliar per Tahun

Kota Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyebut pengelola baru Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) yaitu PT Fauna Land Ancol diwajibkan membayar kontribusi tetap sebesar Rp4,3 miliar per tahun. Hal itu merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan kawasan Bandung Zoo.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kewajiban tersebut harus dipenuhi segera setelah penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan.

“Begitu tanda tangan PKS, mereka harus langsung membayar kontribusi tetap sebesar Rp4,3 miliar. Setelah itu, mereka langsung bertanggung jawab terhadap pakan satwa dan seluruh operasional,” kata Farhan, dilansir dari Antara, Kamis, 11 Juni 2026. 
 

Menurut dia, dengan ditetapkannya pengelola baru, proses transisi pengelolaan Bandung Zoo akan segera dimulai. Tahapan tersebut mencakup persiapan revitalisasi kawasan, penguatan fungsi konservasi, peningkatan kesejahteraan satwa, hingga pembukaan kembali kebun binatang bagi masyarakat.

Pemkot Bandung memastikan kerja sama tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi kota, baik dari sisi konservasi maupun pengelolaan aset daerah. Selain memperkuat fungsi konservasi dan pelayanan publik, pengelola baru juga memiliki komitmen melakukan revitalisasi kawasan, pengembangan fasilitas, serta investasi yang mendukung keberlanjutan operasional Bandung Zoo di masa mendatang.

Ia menjelaskan proses seleksi pengelola telah menghasilkan skema kerja sama yang dinilai mampu memberikan manfaat optimal bagi Pemkot Bandung sebagai pemilik aset. Skema tersebut juga menjamin tersedianya dukungan investasi untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas kawasan.

“Hal yang paling penting bagi kami adalah hadirnya kepastian masa depan Bandung Zoo. Kami ingin melihat kawasan ini kembali hidup, satwanya semakin sejahtera, fungsi konservasinya semakin kuat dan manfaatnya semakin besar bagi masyarakat Kota Bandung,” ujarnya.


Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung. MI

Farhan menambahkan, Pemkot Bandung akan terus mengawal masa transisi pengelolaan agar seluruh komitmen yang telah disepakati. Terutama terkait konservasi, kesejahteraan satwa, pelayanan publik, dan pemanfaatan aset daerah dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Kami akan memastikan seluruh proses transisi berlangsung dengan baik dan seluruh komitmen yang telah disampaikan pengelola baru dapat diwujudkan secara nyata,” ucapnya.