Purbaya Belum Hitung Tambahan Subsidi Akibat Pergeseran Konsumsi Pertalite

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menghitung potensi tambahan anggaran subsidi akibat perpindahan konsumen atau shifting dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax ke BBM bersubsidi Pertalite.

Purbaya mengamini akan terjadi pergeseran konsumsi usai kenaikan harga Pertamax yang ditetapkan menjadi Rp16.250 per liter.

Namun, menurut Purbaya, pergeseran konsumsi itu kemungkinan besar tidak memakan porsi yang dominan. Dia berpendapat sebagian konsumen akan tetap bertahan di Pertamax untuk menjaga kondisi kesehatan kendaraan masing-masing.

"Kami nggak hitung (potensi tambahan anggaran subsidi). Tapi begini, pasti ada beberapa persen yang pindah, cuma kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax," ujar Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 12 Juni 2026.

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Dia mengaku belum berencana menghitung potensi tambahan anggaran subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat penyesuaian harga BBM.

Proyeksi persentase perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite pun ia serahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai otoritas yang berwenang.

Perpindahan konsumsi BBM belum masif

Terpisah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan perpindahan konsumsi BBM belum bersifat masif.

"Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Anggia menyampaikan hingga saat ini, perpindahan konsumen yang sudah terlihat adalah konsumen Pertamax Turbo yang berpindah ke Pertamax.

Meskipun perpindahan konsumen dari pertamax ke pertalite belum masif, Anggia menyampaikan Kementerian ESDM sudah mengantisipasi dengan penggunaan kode batang (QR code) untuk pembelian Pertalite, serta memerintahkan Pertamina untuk meningkatkan pengawasan pembelian Pertalite.