Strategi Multilateral Indonesia Perlu Arah Kepentingan Nasional yang Lebih Tegas

Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai arah kebijakan luar negeri Indonesia yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2026 masih membutuhkan penajaman pada aspek kepentingan nasional dan pola strategi yang lebih jelas.

Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, Lina Alexandra, menyampaikan penilaian itu dalam media briefing CSIS yang disiarkan langsung melalui YouTube, Kamis, 15 Januari 2026, sebagai respons atas paparan Menlu Sugiono mengenai multilateralisme dan strategic diversification Indonesia.

Menurut Lina, di tengah dunia yang semakin transaksional dan dipenuhi kecenderungan unilateralisme, strategi Indonesia untuk tetap terbuka dan aktif secara global memang berada di jalur yang benar. Namun, ia mengingatkan bahwa pendekatan tersebut harus benar-benar ditopang oleh definisi kepentingan nasional yang konkret.

“Sekarang godaannya justru semua negara menutup diri, hanya memakai sumber dayanya untuk dirinya sendiri, tidak mau lagi terlibat dalam perdagangan dan rantai pasok. Ini yang seharusnya dilawan,” ujar Lina.

Ia menilai Menlu Sugiono telah mengajukan kerangka strategic diversification dalam PPTM 2026, tetapi kerangka itu masih tampak sebagai perluasan hubungan tanpa peta prioritas yang tegas.

“Dalam pidato Pak Menlu, yang muncul adalah diversifikasi mitra. Seolah-olah itu hanya menjelaskan kenapa kita bicara dengan semua pihak. Padahal yang lebih penting adalah polanya: kepentingan nasional apa yang sedang kita kejar dari setiap keterlibatan itu,” kata Lina.

Lina menekankan bahwa prinsip yang juga diangkat Menlu Sugiono, yakni foreign policy begins at home, belum sepenuhnya tercermin dalam praktik diplomasi Indonesia saat ini.

Ia juga menyinggung beberapa contoh dalam PPTM 2026, seperti fokus keterlibatan Indonesia di kawasan Pasifik, yang menurutnya masih kurang dielaborasi secara strategis.

“Kenapa kita harus ke Pasifik, kenapa Pasifik menjadi penting? Kami mempertanyakan mengapa Afrika yang sejatinya merupakan kawasan sangat penting bagi kepentingan strategis Indonesia khususnya dalam upaya diversifikasi mitra dan diplomasi ekonomi justru tidak disebutkan secara jelas dalam arah kebijakan tersebut,” kata Lina.

Menurut CSIS, diversifikasi mitra seharusnya tidak berhenti pada perluasan jaringan, melainkan diarahkan untuk mengurangi kerentanan dan ketergantungan ekonomi Indonesia.

“Kita perlu tahu kita rentan di mana, tergantung pada siapa, lalu baru kita memperluas mitra untuk menguranginya. Tapi semuanya jelas dilakukannya seperti apa,” ujar Lina.

Pernyataan CSIS ini datang setelah Menlu Sugiono dalam PPTM 2026 menegaskan bahwa ketahanan nasional Indonesia dibangun melalui keterlibatan aktif di berbagai forum global seperti BRICS, G20, APEC, MIKTA, serta proses aksesi ke OECD. Pemerintah menekankan bahwa pendekatan tersebut bukan untuk memilih kubu, melainkan untuk memperluas ruang strategis Indonesia.

Namun bagi CSIS, keterlibatan global yang luas itu perlu disertai peta kepentingan nasional yang jelas agar benar-benar memperkuat ketahanan dan posisi strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia.