Tentara Ditangkapi Usai Kudeta Benin Berhasil Digagalkan

Militer Benin gagalkan upaya kudeta yang dilakukan beberapa prajurit. Foto: Anadolu

Tentara Ditangkapi Usai Kudeta Benin Berhasil Digagalkan

Fajar Nugraha • 8 December 2025 08:38

Porto-Novo: Pemerintah Benin mengatakan pemerintah telah menggagalkan upaya kudeta, hanya beberapa jam setelah sekelompok tentara mengumumkan di televisi pemerintah bahwa mereka telah menggulingkan Presiden Patrice Talon.

Sumber militer dan keamanan mengatakan pada hari Minggu bahwa sekitar selusin tentara telah ditangkap, termasuk mereka yang berada di balik upaya kudeta.

Wilayah Afrika Barat telah mengalami sejumlah kudeta dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di negara-negara tetangga Benin di utara, Niger dan Burkina Faso, serta Mali, Guinea, dan yang terbaru, Guinea-Bissau.

Talon dijadwalkan untuk menyerahkan kekuasaan pada April tahun depan setelah 10 tahun menjabat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang solid tetapi juga lonjakan kekerasan militan.

Minggu pagi, para tentara yang menamakan diri mereka "Komite Militer untuk Reformasi" (CMR) mengumumkan di televisi pemerintah bahwa mereka telah bertemu dan memutuskan bahwa “Patrice Talon dicopot dari jabatannya sebagai presiden republik".

Namun, tak lama setelah pengumuman tersebut, seorang sumber yang dekat dengan Talon mengatakan kepada AFP bahwa presiden dalam keadaan aman dan mengecam para pelaku kudeta sebagai "sekelompok kecil orang yang hanya mengendalikan televisi".

"Tentara reguler kembali menguasai. Kota (Cotonou) dan negara sepenuhnya aman," kata sumber tersebut, seperti dikutip dari AFP, Senin 8 Desember 2025.

"Hanya masalah waktu sebelum semuanya kembali normal. Pembersihan berjalan dengan baik,” ujar pernyataan sumber itu.

Menteri Dalam Negeri Benin, Alassane Seidou, menyebut pengumuman para tentara tersebut sebagai "pemberontakan" yang bertujuan "mendestabilisasi negara dan lembaga-lembaganya".

"Menghadapi situasi ini, Angkatan Bersenjata Benin dan pimpinan mereka mempertahankan kendali atas situasi dan menggagalkan upaya kudeta," tambah Seidou.

Situasi Terkendali

Koresponden AFP melaporkan mendengar suara tembakan pada Minggu dini hari di jalanan Cotonou, ibu kota ekonomi, sementara tentara memblokir akses ke kantor kepresidenan dan gedung televisi negara.

Namun, di tempat lain, warga tetap melanjutkan aktivitas mereka. Sebuah sumber militer mengonfirmasi bahwa situasi "terkendali" dan para pelaku kudeta tidak merebut kediaman Talon maupun kantor kepresidenan.

AFP tidak dapat segera memverifikasi hal tersebut, karena akses ke area-area tersebut diblokir, begitu pula beberapa titik lain di kota tersebut, termasuk hotel bintang lima Sofitel di Cotonou dan distrik-distrik yang menampung lembaga-lembaga internasional.

Tidak ada kehadiran militer yang dilaporkan di bandara dan di sebagian besar wilayah kota lainnya. Beberapa kedutaan besar di Benin pada hari Minggu mengimbau warga negaranya untuk tetap di dalam rumah jika memungkinkan.

Delapan tentara pemberontak yang muncul di televisi membawa senapan serbu dan mengenakan baret berbagai warna.

Mereka menobatkan Letnan Kolonel Pascal Tigri sebagai "presiden" komite "refoundation" mereka dan membenarkan tindakan mereka dengan menyebutkan "kemerosotan berkelanjutan situasi keamanan di Benin utara".

"Pengabaian terhadap tentara yang gugur dalam pertempuran dan keluarga mereka yang terpaksa berjuang sendiri" serta "promosi yang tidak adil dengan mengorbankan mereka yang paling berhak" juga menjadi motivasi, tambah mereka.

Kecaman

Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), di mana Benin menjadi anggotanya, menyebut tindakan tentara pemberontak "inkonstitusional" dan "subversi terhadap keinginan rakyat Benin".

Uni Afrika menyatakan "mengutuk keras" upaya kudeta tersebut dan mendesak tentara untuk kembali ke barak mereka.

Sejarah politik Benin telah diwarnai oleh beberapa kudeta dan percobaan kudeta sejak kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1960.

Talon, seorang mantan pengusaha berusia 67 tahun yang dijuluki "raja kapas Cotonou", berkuasa pada tahun 2016.

Ia dijadwalkan akan mengakhiri masa jabatan keduanya pada tahun 2026, batas waktu maksimum yang diizinkan oleh konstitusi.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Fajar Nugraha)