Streaming 
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti di Jakarta, Kamis (7/5/2026). (ANTARA/Aji Cakti)
Cegah Banjir Jakarta, Menko IPK Dorong Percepatan Normalisasi Sungai Ciliwung
Achmad Zulfikar Fazli • 7 May 2026 13:42
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong percepatan normalisasi Sungai Ciliwung dalam rangka pengendalian banjir. Normalisasi ini ditargetkan rampung dalam dua tahun ke depan.
"Penjelasan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane rencananya memang waktu itu 2027 bisa selesai, tapi karena ada sejumlah faktor dinamika dan lain-lain maka ini mundur 2028-2029, jadi bisa dikatakan kita fokus dua tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan," ujar AHY di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 7 Mei 2026.
AHY mengatakan normalisasi Sungai Ciliwung dari 33,69 km sudah tuntas hingga 52 persen. Sisanya, pemerintah akan mempercepat karena terdapat beberapa titik yang sudah teridentifikasi untuk didahulukan pengerjaannya.
"Karena memang wilayah Indonesia ini luas sehingga banyak sekali prioritas kita, tapi kita fokuskan ke yang benar-benar rentan kondisinya memang membutuhkan penguatan segera infrastruktur," kata AHY.
Ilustrasi normalisasi Kali Ciliwung. MI/Pius Erlangga
Baca Juga:
Pemkot Jakbar bakal Buat 1 Km Lebih Saluran Air Cegah Banjir di Puri Kembangan |
Dia berharap sisa normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km bisa dilakukan secara progresif dan semoga tidak ada hambatan yang terlalu berarti.
Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti, mengungkapkan tantangan dalam normalisasi Sungai Ciliwung. Salah satunya soal pembebasan lahan.
"Ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas, sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut itu tanahnya belum bebas, sehingga kami belum bisa bekerja," kata Diana.
Kementerian PU sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) untuk mengatasi masalah ini. Menurut dia, Pemprov DKI sangat kooperatif sekali untuk melakukan pembebasan tanah itu.
"Dengan demikian, kami akan menyesuaikan lagi timeline-nya sampai tahun 2027. Insyaallah tidak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km. Hal ini tidak hanya dengan Jakarta, ada juga ke arah Jawa Barat, tinggal yang di Jabar nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar," kata Diana.