Posko Nasional Mempercepat Penanganan Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendirikan posko nasional. Posko ini dibentuk untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara.

“Malam ini kami siapkan posko nasional di Tapanuli Utara, karena kami rencanakan menjadi pusat logistik udara,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Jumat, 28 November 2025. 

Safrizal melaporkan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat berjalan efektif. Tim Kemendagri telah berada di Tapanuli Utara dan berkoordinasi langsung dengan Bupati Tapanuli Utara serta jajaran keamanan setempat.
 

Ia menambahkan, tim lapangan telah bergerak menuju lokasi longsor pertama pada Rabu malam, 26 November 2025. Sedangkan tim BNPB telah menerbangkan pesawat caravan untuk meninjau dan mengirim bantuan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah pada Kamis pagi, 27 November 2025.

Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipatif. Tujuannya untuk memastikan seluruh daerah terdampak mendapatkan dukungan logistik yang memadai.

Safrizal juga menyampaikan bahwa helikopter logistik baru bisa mendarat sekitar pukul 16.00 WIB. Dengan demikian, pengangkutan logistik melalui helikopter baru dapat dilakukan pada Jumat.

“Tim PU (Dinas Pekerjaan Umum) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terus berupaya membuka jalan. Namun longsor (susulan) terus terjadi karena hujan,” jelasnya.

Bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Senin, 24 November 2025, telah menewaskan delapan warga dan merusak puluhan rumah. Hingga Selasa siang, upaya evakuasi terus dilakukan, dengan tim gabungan TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP dikerahkan ke lokasi terdampak. 


Bencana alam di Sumatera Utara ANTARA/HO-Pusdalops Sumut

Sebelumnya, pada 18 November 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/9333/SJ tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi. Menindaklanjuti SE tersebut, Kemendagri bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, serta Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan di seluruh daerah.

Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah yang berlangsung secara virtual. Forum ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia.