Setuju RS Internasional Dibangun di Lahan Sumber Waras, Menkes: Menahan yang Kaya ke Luar Negeri

Jakarta: Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin setuju pembangunan rumah sakit (RS) internasional di lahan sebelah RS Sumber Waras, Jakarta Barat, untuk mengurangi ketergantungan pasien berobat ke luar negeri. Dokter yang disiapkan juga perlu berkualitas.

"Kami juga diskusi mengenai bagaimana kualitas dokter-dokternya yang masuk ke sana, yang kualitasnya internasional, agar benar-benar bisa menahan orang-orang Jakarta ini, yang kaya-kaya ini, tidak ke luar negeri untuk mencari kesehatan," kata Budi di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.
 

Budi mengatakan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahwa, Indonesia perlu memperbanyak rumah sakit yang mumpuni.

"Ini juga selaras dengan arahan Bapak Presiden juga, ayo kita bangun rumah sakit yang bagus. Nah, kita membicarakan opsi-opsinya seperti apa mengenai pembiayaan untuk pembangunan rumah sakit internasional ini," ujar Budi.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pembangunan RS internasional itu masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI siap membangun rumah sakit di atas lahan seluas 3,6 hektare yang status kepemilikannya telah tuntas. 


Ilustrasi RS. Foto: Dok. Media Indonesia.

Dia juga berharap dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat. Sekaligus, terintegrasi dengan kebijakan kesehatan nasional.

“Sejak persoalan rumah sakit Sumber Waras selesai, kami segera mempersiapkan untuk membangun. Kami mengajukan dua usulan kepada Bapak Menteri Kesehatan. Pertama, kami berharap sesuai PP 42 Tahun 2021 mengenai PSN, kami mengusulkan agar proyek ini disetujui pemerintah pusat,” ujar Pramono.

Selain itu, Pemprov DKI juga menyiapkan mekanisme pembangunan dengan pembiayaan dari APBD DKI. Namun, Pramono berharap bantuan peralatan medis tetap diberikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar standar rumah sakit tersebut setara dengan fasilitas internasional.

“Yang kedua tentunya mekanisme yang akan dilakukan oleh pemerintah DKI sendiri, tetapi kami berharap walaupun nanti dibangun oleh pemerintah DKI, peralatannya dibantu oleh Kementerian Kesehatan,” kata Pramono.