Trump Akan Tandatangani Perintah Eksekutif Penutupan Departemen Pendidikan

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif yang telah lama dinantikan pada Kamis 20 Maret 2025. Perintah eksekutif itu bertujuan untuk menutup Departemen Pendidikan, dan memenuhi janji kampanye utamanya.

Langkah tersebut telah ditentang oleh sekelompok jaksa agung negara bagian dari Partai Demokrat, yang mengajukan gugatan hukum minggu lalu yang berupaya menghalangi pemerintahan Trump untuk membubarkan departemen tersebut dan menghentikan pemecatan hampir setengah dari stafnya.

Perintah tersebut mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk "mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan (dari) Departemen Pendidikan dan mengembalikan kewenangan pendidikan ke Negara Bagian, sambil terus memastikan penyampaian layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tanpa gangguan yang menjadi andalan warga Amerika.”

“Perintah tersebut juga mengamanatkan bahwa setiap program atau kegiatan yang menerima sisa dana Departemen Pendidikan tidak boleh memajukan DEI atau ideologi gender,” menurut lembar fakta Gedung Putih.

Perintah tersebut pertama kali dilaporkan pada awal Maret.

Trump telah berulang kali menyerukan penghapusan departemen tersebut, menyebutnya sebagai "penipuan besar". Ia mengusulkan untuk menutupnya pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden, tetapi Kongres tidak bertindak.

Rekan-rekan Trump di Partai Republik telah lama berusaha untuk mengurangi pendanaan dan pengaruh Departemen Pendidikan

McMahon, salah satu pendiri dan mantan CEO waralaba gulat profesional WWE, yang dikonfirmasi oleh Senat pada Senin, telah membela rencana Trump untuk menghapus badan tersebut. Tetapi dirinya telah berjanji bahwa pendanaan sekolah federal yang dianggarkan oleh Kongres untuk membantu distrik sekolah dan siswa berpenghasilan rendah akan terus berlanjut.

Seorang sumber yang mengetahui perintah tersebut mengatakan, pinjaman mahasiswa dan layanan untuk anak-anak penyandang disabilitas telah dikodifikasikan dalam undang-undang dan akan terus berlanjut.

Alasan penutupan

Trump mengatakan bulan lalu bahwa ia ingin departemen tersebut segera ditutup, tetapi mengakui bahwa ia akan membutuhkan dukungan dari Kongres, yang menentukan pendanaannya, dan serikat guru.

Para pembela departemen mengatakan bahwa hal itu penting untuk menjaga standar pendidikan publik tetap tinggi dan menuduh Partai Republik mencoba mendorong pendidikan nirlaba. Penutupan segera dapat mengganggu bantuan puluhan miliar dolar untuk sekolah K-12 dan bantuan biaya kuliah untuk mahasiswa.

Trump dan penasihat miliardernya Elon Musk telah berupaya membubarkan program dan lembaga pemerintah seperti Badan Pembangunan Internasional AS tanpa persetujuan kongres. Tetapi menghapus Departemen Pendidikan akan menjadi penutupan pertama Trump terhadap lembaga setingkat kabinet.

Departemen tersebut mengawasi sekitar 100.000 sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta di Amerika Serikat, meskipun lebih dari 85 persen pendanaan sekolah negeri berasal dari pemerintah negara bagian dan lokal.

Departemen tersebut menyediakan hibah federal untuk sekolah dan program yang membutuhkan, termasuk uang untuk membayar guru anak-anak berkebutuhan khusus, mendanai program seni, dan mengganti infrastruktur yang sudah ketinggalan zaman.

Departemen tersebut juga mengawasi pinjaman mahasiswa senilai USD1,6 triliun yang dipegang oleh puluhan juta warga Amerika yang tidak mampu membayar biaya kuliah secara langsung.