Ayatollah Ali Khamenei Tolak Usulan Pembicaraan Nuklir dari Amerika Serikat

Teheran: Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada Rabu 12 Maret 2025 secara tegas menolak gagasan untuk mengadakan perundingan dengan Amerika Serikat (AS) terkait kesepakatan nuklir. Penolakan ini disampaikan menyusul surat dari Presiden AS, Donald Trump, yang mengusulkan pembicaraan tersebut.

Pekan lalu, Trump mengonfirmasi telah mengirim surat kepada Khamenei yang berisi ajakan untuk berunding, disertai peringatan bahwa "hanya ada dua cara dalam menangani Iran: secara militer atau melalui kesepakatan" yang mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir.

Surat tersebut disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, oleh Anwar Gargash, Penasihat Diplomatik Presiden Uni Emirat Arab (UEA), dalam pertemuan di Teheran pada Rabu.

Khamenei sebut tawaran AS sebagai penyesatan publik

Dalam pertemuan terpisah dengan sekelompok mahasiswa, Khamenei menyatakan bahwa tawaran perundingan dari Trump merupakan bentuk penipuan untuk mempengaruhi opini publik.

"Ketika kita tahu mereka tidak akan menepati janji, apa gunanya bernegosiasi? Oleh karena itu, ajakan untuk berunding hanyalah upaya menyesatkan opini publik," kata Khamenei seperti dikutip Channel News Asia, Kamis 13 Maret 2025.

Ia juga menegaskan bahwa berunding dengan pemerintahan Trump, yang menurutnya memiliki tuntutan berlebihan, hanya akan memperburuk sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran. 

"Berunding dengan mereka hanya akan mempererat jeratan sanksi dan meningkatkan tekanan pada Iran," tegas Khamenei.

Khamenei sebelumnya telah menyatakan bahwa Teheran tidak akan tunduk pada ancaman atau permintaan yang berlebihan.

Ketegangan sejak penarikan AS dari kesepakatan nuklir

Hubungan Iran dan Amerika Serikat memburuk sejak Trump menarik negaranya dari kesepakatan nuklir 2015 yang melibatkan beberapa kekuatan dunia. Penarikan ini diikuti dengan penerapan kembali sanksi ekonomi yang memperburuk kondisi perekonomian Iran.

Sebagai respons, pada 2019, Iran mulai melanggar pembatasan yang diatur dalam kesepakatan tersebut, termasuk meningkatkan pengayaan uranium di atas batas yang ditentukan.

Khamenei menegaskan bahwa Iran tidak memiliki niat membangun senjata nuklir, tetapi menyatakan bahwa AS tidak memiliki kemampuan untuk mencegah jika Teheran memutuskan sebaliknya.

"Jika kami ingin membangun senjata nuklir, Amerika Serikat tidak akan mampu menghentikannya. Namun, kami sendiri yang memilih untuk tidak melakukannya," ujar Khamenei.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melaporkan bulan lalu bahwa cadangan uranium Iran dengan tingkat kemurnian hingga 60 persen, hampir mendekati level senjata telah meningkat secara signifikan.

Iran kecam pertemuan DK PBB terkait program nuklir

Di sisi lain, Araqchi mengecam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB yang membahas aktivitas nuklir Iran. Pertemuan tersebut diminta oleh enam dari 15 anggota Dewan Keamanan, termasuk Prancis, Yunani, Panama, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.

Menurut Araqchi, tindakan ini menimbulkan keraguan atas itikad baik negara-negara tersebut. "Pertemuan ini merupakan proses baru yang meragukan niat baik negara-negara peminta," ujarnya seperti dikutip media pemerintah.

Araqchi juga menyatakan bahwa Iran akan melanjutkan putaran kelima pembicaraan dengan Prancis, Inggris, dan Jerman—tiga negara Eropa yang menjadi bagian dari kesepakatan nuklir 2015.

"Pembicaraan kami dengan pihak Eropa terus berlanjut dan akan berlanjut. Namun, setiap keputusan oleh Dewan Keamanan PBB atau dewan gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk menekan kami akan mempertanyakan legitimasi pembicaraan ini," jelas Araqchi.

Tiongkok dan Rusia akan bahas isu nuklir Iran

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengumumkan bahwa pejabat dari Tiongkok dan Rusia akan bertemu dengan perwakilan Iran di Beijing pada Jumat mendatang untuk membahas isu nuklir Iran.

Langkah ini menunjukkan dukungan Tiongkok dan Rusia terhadap Iran di tengah tekanan yang meningkat dari negara-negara Barat.

Di sisi lain, UEA meskipun merupakan sekutu utama AS di kawasan Timur Tengah dan menjadi tuan rumah pangkalan militer AS tetap menjaga hubungan baik dengan Iran. Dubai, sebagai pusat perdagangan utama, selama lebih dari satu abad menjadi pintu gerbang ekonomi Iran di tengah isolasi global yang diterapkan AS.

Sementara Trump tetap membuka kemungkinan perjanjian baru dengan Iran, ia juga menghidupkan kembali kampanye "tekanan maksimum" untuk mengisolasi Teheran dari ekonomi global dan menekan ekspor minyaknya hingga nol.

(Muhammad Reyhansyah)