Tiongkok Permudah Akses Kedatangan bagi Warga Taiwan

Beijing:  Tiongkok mulai memberlakukan aturan baru pada Kamis, 20 November 2025, yang mempermudah warga Taiwan untuk memasuki wilayah daratan.

Aturan ini memperluas akses penerbitan izin kunjungan saat kedatangan di 100 pos pemeriksaan, dari sebelumnya 58 pos. Daftar tersebut mencakup pos darat, udara, laut, dan jalur kereta, termasuk Jembatan Hong Kong Zhuhai Macau serta beberapa pos di Xinjiang dan Heilongjiang.

Juru bicara Kantor Urusan Taiwan, Zhu Fenglian, menyatakan bahwa proses penerbitan izin dapat selesai dalam waktu sekitar 30 menit bila dokumen lengkap. Ia menjelaskan bahwa izin tersebut memungkinkan warga Taiwan tinggal hingga tiga bulan dan tidak meninggalkan tanda apa pun pada dokumen perjalanan.

“Warga Taiwan dapat masuk dengan mudah dan aman, serta merasakan kehangatan rumah,” ujar Zhu saat konferensi pers, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 21 November 2025.

Tiongkok juga membebaskan biaya permohonan bagi pengunjung pertama dari Taiwan dan memberi akses gratis ke lebih dari tiga ribu lokasi wisata.

Menjelang musim dingin, pemerintah mendorong warga Taiwan untuk menikmati olahraga salju serta kegiatan budaya di wilayah timur laut dan barat laut. Mereka juga dipersilakan berkunjung ke keluarga, berwisata, dan menelusuri jejak leluhur di berbagai daerah.

Namun otoritas Taiwan melalui Dewan Urusan Daratan sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan ini kemungkinan tidak menarik minat besar. Laporan Taipei Times menunjukkan bahwa dewan menilai langkah tersebut lebih bersifat politis dan memperingatkan meningkatnya kasus penahanan atau hilangnya warga Taiwan di Tiongkok. Dewan meminta masyarakat tetap waspada terhadap risiko keamanan jika berencana bepergian ke wilayah daratan.

Kebijakan ini hadir di tengah memanasnya hubungan Lintas Selat akibat tekanan militer Tiongkok dan tuduhan separatis terhadap Presiden Taiwan, William Lai Ching te. Seorang analis menilai bahwa kebijakan mobilitas semacam ini hanya memberi dampak positif pada interaksi sosial, tetapi tidak cukup mengubah dinamika politik.

Pertukaran masyarakat dinilai dapat membangun kepercayaan, tetapi kebijakan perjalanan tidak mampu mengatasi ketidakpercayaan politik yang mendalam.

(Keysa Qanita)