Songsong 100 Tahun Kemerdekaan, LAB 45 Gelar Proyeksi Pembangunan Indonesia Emas

Jakarta: Menghadapi usia kemerdekaan 100 tahun di 1945 mendatang, Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) sebuah lembaga think tank menegaskan kembali pentingnya demokrasi sebagai fondasi utama untuk pilar masa depan bangsa Indonesia. Menyambut usia emas itu, LAB 45 akan menggelar Seminar Nasional bertajuk “Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045” pada 20-21 Agustus 2025 di Jakarta.

Seminar ini digelar sebagai wahana dan ruang untuk merefleksikan pencapaian dan tantangan bangsa Indonesia selama 80 tahun usia kemerdekaan. Dari seminar ini juga merumuskan proyeksi pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045. Seminar ini akan mengulik dan menganalisis berbagai perspektif lintas sektor, mulai dari politik, keamanan, media, pertahanan, hingga isu-isu sosial seperti lingkungan, dan pemberdayaan perempuan.

“Demokrasi bukan hanya tujuan, tapi juga instrumen utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas. Melalui forum ini, kami ingin menegaskan kembali bahwa setiap kebijakan, proyeksi, dan langkah pembangunan harus dilandasi semangat demokratis dan partisipatif,” ujar Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani dalam jumpa pers di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.

Seminar akan digelar selama dua hari yang terbagi dalam enam sesi. Hari pertama, seminar membahas analisis dinamika pembangunan demokrasi, peran partai politik, media massa, serta perkembangan doktrin pertahanan dan peperangan siber. Hari kedua mengangkat isu-isu krusial seperti peran kelas menengah dalam demokrasi, keterkaitan antara lingkungan hidup dan tata kelola demokratis, serta pemberdayaan perempuan.

“Justru di momen delapan dekade ini, kita perlu menguatkan kembali konsensus demokratis sebagai jalan bersama. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam proses pembangunan menuju 2045,” ujar Jaleswari.

LAB 45 akan menghadirkan sepuluh analis dari berbagai disiplin ilmu. Forum ini diharapkan menjadi ajang pertukaran gagasan antara akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil. Tujuannya, memastikan bahwa arah pembangunan nasional tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, keberlanjutan, dan inklusivitas, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.