Streaming 
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Istimewa
Indonesia Dorong Penguatan Pasar Karbon dan Pengakuan Hutan Adat
Whisnu Mardiansyah • 13 November 2026 15:11
Jakarta: Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan keikutsertaan dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis, 12 November 2026.
Pengumuman tersebut berlangsung di Paviliun Indonesia dan dihadiri Wakil Presiden Guyana Bharrat Jagdeo, Direktur Sekretariat FCLP, pimpinan kemitraan, serta perwakilan negara-negara anggota.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki yang hadir mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap peran FCLP dalam memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap penanganan perubahan iklim global.
Rohmat menyampaikan terdapat tiga bidang yang berpotensi menjadi fokus kerja sama Indonesia dengan FCLP. Bidang pertama ialah penguatan pasar karbon hutan berintegritas tinggi melalui keterhubungan antara permintaan yang kredibel dan hasil pengurangan emisi yang telah terverifikasi.
Upaya tersebut akan disertai penerapan otorisasi nasional, transparansi, serta langkah pencegahan penghitungan ganda atas pengurangan emisi.
Bidang kedua mencakup penguatan kepastian tenurial hutan dan lahan, termasuk pengakuan terhadap hutan adat. Pelaksanaannya tetap mengacu pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan dukungan internasional diharapkan dapat diselaraskan dengan mekanisme pembiayaan nasional yang akuntabel.
Adapun bidang ketiga berfokus pada pertukaran pengetahuan melalui International Tropical Peatland Center dan World Mangrove Center. Kerja sama ini juga mencakup rencana penyelenggaraan sesi teknis pada 2027.
Indonesia memiliki sekitar 13 juta hektare lahan gambut tropis dan 3,4 juta hektare kawasan mangrove. Dalam kerja sama perdagangan kayu berkelanjutan, Indonesia turut mendorong pengakuan terhadap sistem yang kredibel, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
“Kerja sama yang praktis, dengan kepemilikan nasional sebagai landasan, dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi hutan, masyarakat, dan iklim,” ujar Rohmat.
Ia menyampaikan, pejabat terkait akan melanjutkan komunikasi dengan Sekretariat FCLP untuk membahas sejumlah bidang prioritas. Pembahasan tersebut mencakup pengelolaan gambut dan mangrove, kepastian tenurial, serta pembiayaan kehutanan.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat (kedua dari kanan) menyaksikan penandatanganan komitmen perdagangan karbon antara Indonesia dengan Norwegia melalui PT PLN dan GGGI, di Paviliun Indonesia dalam COP31, di Antalya, Turki, Rabu (11/11). Foto: Antara.
Wakil Presiden Guyana Bharrat Jagdeo menyambut positif keputusan Indonesia bergabung dengan kemitraan tersebut.
Ia menilai peran hutan semakin mendapat perhatian dalam agenda global, tidak hanya sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga dalam menjaga keanekaragaman hayati, pola curah hujan, dan sektor pertanian.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Indonesia karena telah menjadi bagian dari FCLP,” kata Jagdeo.
Jagdeo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Indonesia dalam mendukung berbagai inisiatif internasional di sektor kehutanan.
Keikutsertaan dalam FCLP selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui dialog antara Indonesia, Sekretariat FCLP, dan negara-negara anggota. Pemerintah Indonesia akan membahas langkah konkret untuk mengembangkan bidang-bidang kerja sama tersebut dengan tetap berpedoman pada kebijakan dan kepentingan nasional.