Mengenal Perbedaan Guru Honorer, PPPK, dan PNS dari Status hingga Gaji

Guru Mengajar. Foto: dok. Ikatan Guru Indonesia

Mengenal Perbedaan Guru Honorer, PPPK, dan PNS dari Status hingga Gaji

Angel Rinella • 19 November 2026 09:55

Jakarta: Guru menjadi salah satu profesi yang memiliki beberapa status kepegawaian di lingkungan pendidikan. Istilah guru honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kerap digunakan, tetapi ketiganya memiliki perbedaan dari segi status, masa kerja, hingga hak yang diterima.

Perbedaan tersebut penting diketahui, terutama bagi tenaga pendidik yang ingin mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, pemerintah membuka jalur penerimaan PNS dan PPPK dengan persyaratan yang berbeda.

Dalam seleksi PPPK Guru, misalnya, peserta yang dapat mengikuti rekrutmen mencakup guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sementara itu, seleksi PNS memiliki ketentuan tersendiri sesuai formasi dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Lantas, apa bedanya Guru Honorer, PPPK, dan PNS? Simak penjelasannya.

Mengenal Status Aparatur Sipil Negara (ASN)

Mengutip laman SSCASN, Aparatur Sipil Negara (ASN) mencakup PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Mereka diberikan tugas dalam jabatan pemerintahan atau pekerjaan negara lainnya serta memperoleh gaji sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, ASN terbagi menjadi dua kategori, yakni PNS dan PPPK. Keduanya sama-sama bekerja untuk pemerintah, tetapi memiliki status kepegawaian dan ketentuan masa kerja yang berbeda.

PNS dan PPPK juga memiliki dasar pengangkatan yang tidak sama. PNS berstatus sebagai pegawai tetap, sedangkan PPPK bekerja berdasarkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.
Guru Agama Mengajar. Foto. Dok. Istimewa

Apa Bedanya Guru Honorer, PPPK, dan PNS?

Perbedaan ketiga status guru tersebut dapat dilihat dari proses pengangkatan, hubungan kerja, hingga hak yang diperoleh selama menjalankan tugas. Berikut penjelasan masing-masing status kepegawaian.

1. Guru Honorer

Mengutip laman Guru PPPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guru honorer merupakan individu yang bertugas sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Guru honorer juga dikenal dengan sebutan Guru Honorer Daerah (GHD). Berdasarkan informasi dari repository.usm.ac.id, tenaga pendidik dalam kategori ini rata-rata hanya memperoleh surat keputusan (SK) pengangkatan dari kepala sekolah.

Dari sisi penghasilan, guru honorer umumnya menerima gaji yang relatif kecil dibandingkan pegawai ASN. Besarannya berkisar Rp150 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.

Adapun beberapa jenis tenaga pendidik yang termasuk dalam kategori Guru Honorer Daerah, antara lain:
  • Guru honorer.
  • Guru Sukarelawan (Sukwan).
  • Guru Wiyata Bhakti.

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Status tersebut membuat PPPK termasuk bagian dari ASN, tetapi tidak berstatus sebagai pegawai tetap seperti PNS.

Masa kerja PPPK mengikuti jangka waktu yang tercantum dalam kontrak kerja yang telah disepakati. Karena itu, hubungan kerja dapat berakhir sesuai ketentuan perjanjian tersebut.

Meski memiliki masa kerja berdasarkan kontrak, PPPK tetap memperoleh gaji dan tunjangan sesuai golongan serta ketentuan yang berlaku. Pengaturan mengenai hak keuangan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Adapun jenis tunjangan yang dapat diterima PPPK meliputi:
  • Tunjangan keluarga.
  • Tunjangan pangan.
  • Tunjangan jabatan struktural.
  • Tunjangan jabatan fungsional.
  • Tunjangan lainnya sesuai ketentuan.
Dalam ketentuan yang menjadi acuan pada informasi tersebut, PPPK juga belum memperoleh jaminan pensiun dan hari tua seperti PNS. Hal ini berkaitan dengan sistem kepegawaiannya yang didasarkan pada perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. Status tersebut memberikan kedudukan sebagai pegawai tetap di lingkungan pemerintahan.

Berbeda dengan PPPK, PNS tidak bekerja berdasarkan kontrak dalam jangka waktu tertentu. PNS juga memiliki hak kepegawaian, termasuk gaji, tunjangan, serta jaminan pensiun dan hari tua sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan status tersebut, PNS memiliki hubungan kerja yang berbeda dibandingkan guru honorer maupun PPPK. Pengangkatan sebagai PNS dilakukan melalui seleksi CPNS dan harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

(Arga Sumantri)