Presiden Sementara Korsel Resmi Dimakzulkan oleh Parlemen

Seoul: Langkah mengejutkan terjadi lagi dalam perpolitikan Korea Selatan (Korsel). Presiden sementara Han Duck-soo dimakzulkan oleh parlemen.

Ketua Parlemen Korsel Woo Won-sik mengatakan diperlukan 151 suara untuk memakzulkan Han. Pada akhirnya hampir seluruh 192 anggota parlemen dari blok oposisi -,pimpinan Partai Demokrat,- mendukung pemakzulan itu.

Krisis ini memperburuk kondisi ekonomi negara, menyebabkan nilai tukar won terjun ke level terendah sejak krisis keuangan global 2007-2009.

Melansir dari Al Jazeera, Jumat 27 Desember 2024, sebelumnya parlemen Korea Selatan dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada Jumat 27 Desember 2024 untuk menentukan nasib Han Duck-soo.

Partai Demokrat mendorong pemakzulan Han dengan menuduhnya terlibat dalam upaya makar yang dilakukan oleh mantan Presiden Yoon Suk-yeol, yang saat ini sedang menjalani skorsing. Mosi pemakzulan resmi diajukan pada Kamis 26 Desember 2024 setelah Han menolak mengisi tiga posisi hakim di Mahkamah Konstitusi, yang akan mengadili kasus pemakzulan Yoon.

Ketegangan ini bermula setelah Yoon Suk-yeol, yang sebelumnya mendeklarasikan darurat militer secara singkat, menghadapi tuduhan insurksi dan penyalahgunaan kekuasaan. Han Duck-soo yang seharusnya mengisi kekosongan di pengadilan, memilih untuk tidak melakukannya, dengan alasan hanya presiden terpilih yang memiliki wewenang mengangkat hakim konstitusi.

Dalam sidang pemakzulan Yoon, setidaknya enam dari sembilan hakim harus menyetujui pemakzulan untuk mencopotnya dari jabatan. Saat ini, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki enam hakim setelah tiga orang pensiun awal tahun ini. Dengan demikian, diperlukan putusan bulat dari semua hakim untuk mengesahkan pemakzulan Yoon.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pertama pada Jumat ini, namun keputusan akhir diperkirakan memakan waktu hingga enam bulan.

Pemakzulan Han dan Dampaknya pada Stabilitas Politik
Langkah pemakzulan Han terjadi kurang dari dua minggu setelah ia diangkat sebagai presiden sementara pasca skorsing Yoon. 

Langkah ini semakin memperburuk ketidakpastian politik di Korea Selatan, yang masih bergulat dengan dampak dari deklarasi darurat militer Yoon pada 4 Desember lalu.

Meskipun pemakzulan presiden memerlukan dukungan dua pertiga dari anggota parlemen, masih ada perdebatan apakah aturan yang sama berlaku untuk pemakzulan pemimpin sementara seperti Han.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai berkuasa yang mendukung Han, berpendapat bahwa pemakzulan Han juga memerlukan persetujuan dua pertiga anggota parlemen. Namun, DP menyatakan bahwa Han dapat dimakzulkan dengan dukungan mayoritas sederhana, yaitu 151 suara, sesuai ketentuan konstitusi yang memungkinkan pencopotan anggota kabinet melalui pemungutan suara mayoritas.

Dengan DP, partai oposisi kecil, dan independen yang menguasai 192 kursi dari 300 kursi di parlemen, mereka hanya memerlukan delapan suara tambahan dari anggota PPP untuk mencapai ambang dua pertiga yang dibutuhkan.

Jika Han berhasil dimakzulkan, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan mengambil alih tugas kepresidenan.

Peringatan Ekonomi dan Dampak Pemakzulan
Dalam pernyataannya pada Jumat pagi, Choi Sang-mok memperingatkan bahwa pemakzulan Han bisa memperburuk kondisi ekonomi dan merusak kepercayaan pasar.

“Ekonomi dan kesejahteraan rakyat berada dalam kondisi yang sangat rentan. Ketidakpastian politik tambahan hanya akan memperburuk situasi ini,” ujar Choi.

Peringatan Choi muncul setelah nilai tukar won anjlok tajam terhadap dolar AS, menembus angka 1.480 won per dolar untuk pertama kalinya sejak Maret 2009.

Ketidakpastian ini meningkatkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi Korea Selatan, yang masih berupaya memulihkan diri dari dampak pandemi global dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut. (Muhammad Reyhansyah)