Setoran ke Negara Minim, Pemerintah Tinjau Kontrak GBK dan Kawasan Kemayoran

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Medcom.id/Fachri)

Setoran ke Negara Minim, Pemerintah Tinjau Kontrak GBK dan Kawasan Kemayoran

Fachri Audhia Hafiez • 13 November 2024 13:33

Jakarta: Pemerintah akan meninjau kontrak Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno (GBK) dan kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Karena setoran sebagai penerimaan negara masih minim.

"Izin melaporkan bahwa dua BLU ini dalam waktu dekat sedang kami inventarisir untuk kami tinjau ulang seluruh perjanjian-perjanjiannya," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat rapat kerja (raker) di Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 November 2024.

Prasetyo mengatakan perlu ada perbaikan dari sisi pembagian atau kontrak kerja. Pemanfaatan dari sisi ekonomi dinilai perlu ada penambahan.

"Yang sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi pembagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara," kata Prasetyo.

Baca: 

Pengelolaan BLU PPK GBK oleh Kemensetneg diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 233/KMK.05/2008. Sedangkan BLU PPK Kemayoran tercantum di Kepmenkeu Nomor 390/KMK.05/2011.

Prasetyo mengatakan dalam beberapa bulan masa kontraknya akan habis. Kemensetneg segera menyelesaikannya.

"Jadi kami mohon izin ke depan kebetulan juga dua BLU ini sudah habis, beberapa habis masa kontraknya yang kami mohon izin dalam waktu cepat, di bulan ini kami akan selesaikan semuanya," ucap Prasetyo.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
Viral!, 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(Lukman Diah Sari)