Ilustrasi Kadin Indonesia. Foto: Kadin

Kadin Dinilai Sarat Konflik Kepentingan

Insi Nantika Jelita • 17 September 2024 11:17

Jakarta: Keberadaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dinilai sarat dengan konflik kepentingan (conflict of interest) terhadap putusan atau kebijakan pemerintah.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal merespons pecahnya dukungan anggota Kadin yakni antara kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

Seperti diketahui, pada 14 September 2024 telah digelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang menunjuk Anindya sebagai Ketua Umum Kadin yang baru.

Pergantian tersebut diadakan saat masa transisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menuju era Prabowo Subianto. Anindya merupakan putra politisi senior Partai Golkar Aburizal Bakrie, partai pendukung Prabowo.

"Seringkali Kadin dikaitkan bukan hanya sebagai kumpulan para pengusaha, tapi juga memiliki akses terhadap pengambilan keputusan di pemerintahan, atau dekat dengan penguasa," ujar Faisal dilansir Media Indonesia, Selasa, 17 September 2024.

Istana Akan Segera Proses Surat Arsjad Rasjid ke Presiden Jokowi

"Sehingga dalam konteks ini Kadin seringkali diasosiasikan punya conflict of interest, antara kepentingan selaku pebisnis dengan kepentingan pengambil keputusan pemerintah," imbuh dia.

Harus ada batasan jelas hindari konflik kepentingan

Faisal menuding dengan seringkalinya pengambilan keputusan pemerintah dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, dan sebaliknya kepentingan bisnis tidak murni merepresentasikan kepentingan para pelaku usaha dapat menggerus kepercayaan investor.

"Karena jika itu masih terjadi sampai dengan saat sekarang, akan mengurangi kepercayaan para pelaku usaha dan pelaku pasar terhadap institusi Kadin," ucap dia.

Menurut Faisal, meski Kadin adalah mitra strategis pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan, namun harus ada batasan yang jelas untuk menghindari konflik kepentingan.

Hal ini untuk menjaga muruah Kadin sebagai lembaga independen, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik.

"Di negara-negara Asia Timur yang sukses membangun ekonominya, ada batas yang jelas antara pelaku usaha dengan pemerintah. Nah, di Indonesia seringkali batas-batas ini menjadi kabur. Sehingga, ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi karena ada conflict of interest," jelas dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun
Google News Metrotvnews.com

(Annisa Ayu)

ekonomi indonesia

kadin

pengusaha