Ilustrasi. Foto: dok MI.
Husen Miftahudin • 16 March 2024 12:49
Jakarta: Lembaga pemeringkat Fitch kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB (satu tingkat di atas level terendah investment grade) dengan outlook stabil pada 15 Maret 2024. Fitch sebelumnya juga mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB dengan outlook Stabil pada 1 September 2023.
Pada laporannya, Fitch menilai ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,9 persen pada 2024 didukung oleh konsumsi domestik dan investasi yang solid, di tengah pelemahan ekspor sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat.
Pasca-Pemilu 2024, Fitch memperkirakan implementasi kebijakan struktural seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kebijakan hilirisasi komoditas, dan pengembangan industri kendaraan listrik akan terus berlanjut. Kebijakan moneter dan fiskal yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi juga turut mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen pada 2025.
Pada sisi eksternal, Fitch memperkirakan transaksi berjalan akan mencatat defisit sebesar 1,0 persen pada 2024 dan 1,8 persen pada 2025 seiring pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. PMA diperkirakan meningkat didukung kelanjutan aktivitas hilirisasi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap ekspor komoditas dan mendorong peningkatan ekspor manufaktur.
Dalam jangka menengah, keberlanjutan kebijakan hilirisasi diharapkan dapat mengurangi kerentanan sektor eksternal melalui peningkatan ekspor manufaktur dan peningkatan PMA. Terkait perkembangan harga, inflasi pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 2,7 persen dan 3,0 persen masing-masing pada 2024 dan 2025, masih berada pada kisaran sasaran 2,5 persen plus minus satu persen.
Fitch menilai kebijakan fiskal yang berhati-hati terus berlanjut dengan defisit fiskal diperkirakan sebesar 2,5 persen sampai 2,9 persen pada 2024-2025, tetap terjaga di bawah tiga persen dari PDB. Keyakinan tersebut didasari oleh rekam jejak dukungan politik untuk memastikan kredibilitas kebijakan fiskal.
Dalam jangka menengah, risiko fiskal berpotensi meningkat terkait dengan ketidakpastian program belanja pemerintah, meskipun disertai dengan rencana peningkatan signifikan rasio penerimaan terhadap PDB yang diharapkan dapat memperbaiki struktur APBN Pemerintah.
Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi USD405,7 Miliar |