Muhammadiyah Sebut Potensi Politik Uang Jelang Pilkada Sangat Tinggi

Yogyakarta: Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammdiyah, Busyro Muqoddas, mengingatkan politik uang jelang pemungutan suara Pilkada 2024 berpotensi tinggi. Muhammadiyah menyebut daya rusak politik uang sebagai transaksi politik sangat kuat.

"Dampak praktik pemilu dan pilkada, pesta demokrasi selama ini kita amati tak lepas proses politik uang dalam berbagai bentuk, jenis dan caranya," kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa, 15 Oktober 2024. 

Ia mengatakan lembaganya memiliki data dugaan praktik politik yang diolah. Data itu dari gelaran pemilu sejak 2004, termasuk pilkada. Menurutnya, politik uang menghasilkan birokrasi pelaku korupsi secara nasional. 

"Datanya ada, kami ambil dari KPK, data yang original," kata eks pimpinan KPK ini. 
 

Baca juga: Pelaku Usaha Berharap Kabinet Prabowo-Gibran Diisi Figur Profesional

Busyro mengaku prihatin dengan terciptanya birokrasi pemerintahan hasil praktik politik uang, baik tingkat nasional maupun daerah. Menurut dia, praktik itu telah melumpuhkan demokrasi dan demokratisasi. 

"Korupsi terjadi di berbagai sektor, pertambangan, pertanian, perizinan, dan yang lain. Padahal pasyarakat berhak dipimpin orang yang clean and clear, jujur dan cerdas," ungkapnya.

Pada tahapan Pilkada 2024 yang masih berjalan, Busyro berharap praktik politik uang bisa berkurang. Meskipun, hal itu tak bisa sepenuhnya diharapkan karena lemahnya lembaga-lembaga dalam pengawasan. 

"Jangan sampai kepala daerah yang menang karena politik uang. Biasanya yang menang lewat itu (politik uang) akan menagih (mengembalikan modal) lewat Perda. Banyak contoh kasus, lewat kasus Rempang, Wadas, Morowali Sulawesi, Papua juga," ucapnya.