Ilustrasi razia uji emisi. Foto: MI/Vicky Gustiawan
Putri Anisa Yuliani • 28 October 2023 10:48
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya kembali menerapkan razia uji emisi untuk kendaraan bermotor roda dua dan empat yang tidak lulus uji emisi mulai 1 November mendatang. Uji emisi dilakukan di berbagai lokasi di lima wilayah Provinsi DKI Jakarta.
“Sasarannya adalah kendaraan bermotor roda dua dan empat yang berusia di atas tiga tahun. Pemberian sanksi tilang pada kendaraan bermotor tidak lulus uji emisi sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009,” kata juru bicara Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara (Satgas PPU) Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, melalui keterangan resmi saat dikutip Sabtu, 28 Oktober 2023.
Pemprov DKI Jakarta fokus pada perluasan akses bagi masyarakat untuk melakukan uji emisi. Lokasi uji emisi telah tersedia di 342 bengkel untuk kendaraan roda empat dengan jumlah teknisi sebanyak 950 teknisi.
Sedangkan uji emisi kendaraan roda dua tersedia di 114 bengkel. Jumlah mencapai 195 orang.
Hingga saat ini, terdapat 1.167.870 kendaraan roda empat dan 124.588 kendaraan roda dua yang telah melakukan uji emisi. Hal itu berdasarkan data uji emisi hingga 27 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB.
Kebijakan razia uji emisi ini diambil sebagai salah satu upaya mempercepat penanganan polusi udara yang dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pihak. Pemprov mengapresiasi berbagai instansi yang telah memberikan dukungan.
"Dalam penanggulangan polusi udara di Jakarta,” ujar Ani.
Upaya lain yang dilakukan adalah memberikan sanksi administratif terhadap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran udara. Sudah ada tujuh usaha atau kegiatan penyimpanan batu bara, dua usaha kegiatan industri berbahan bakar batu bara, dan dua usaha industri peleburan baja yang diberikan sanksi.
“Dari ketujuh usaha kegiatan penyimpanan batu bara, tiga di antaranya telah dikenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah yaitu dengan Penghentian Sementara Sebagian atau Seluruh Usaha atau kegiatan,” sebut dia.
Terhadap usaha industri berbahan bakar batu bara telah dilakukan legal sampling emisi sumber tidak bergerak (cerobong boiler). Sedangkan usaha atau kegiatan industri peleburan baja telah dilakukan penghentian sementara untuk proses dan cerobong reheating yang belum memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan Sertifikat Laik Operasi (SLO).
Selain itu, pemasangan water mist juga dilakukan. Hingga 27 Oktober 2023, jumlah water mist yang terpasang total sebanyak 167 unit yang berlokasi di 136 gedung, baik gedung pemerintahan maupun swasta. Sedangkan 31 unit water mist di 23 gedung sedang berproses dan segera dioperasikan untuk memperkuat upaya perbaikan kualitas udara.
Ia merinci pemasangan water mist di berbagai wilayah sebagai berikut. Pemasangan water mist di Jakarta Pusat dilakukan di 29 gedung dengan total 29 unit terpasang, Jakarta Utara enam gedung dengan total tujuh unit terpasang, Jakarta Barat 41 gedung dengan total 71 unit terpasang, Jakarta Selatan 50 gedung dengan total 50 unit terpasang, Jakarta Timur tujuh gedung dengan total tujuh unit terpasang, di Balai Kota terpasang di dua gedung dengan total dua unit terpasang, dan gedung Abdul Muis satu gedung dengan total satu unit terpasang.
Lalu hingga 26 Oktober 2023, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI telah menyiram jalan-jalan protokol yang tersebar di 464 lokasi di seluruh wilayah Jakarta. Jumlah kendaraan yang digunakan sebanyak 469 mobil dan personil damkar yang dikerahkan sebanyak 1.841 orang.
“Penyiraman jalan-jalan ini dilakukan paralel hingga pemasangan water mist sudah dilakukan lebih luas,” tutur Ani Ruspitawati.