Iran Evakuasi Jenazah Presiden Ibrahim Raisi ke Tabriz

Teheran: Kepala Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran (IRCS) mengumumkan bahwa jenazah Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian sedang diangkut ke Tabriz, barat laut Iran.

“Operasi pencarian dan penyelamatan skala besar berakhir ketika jenazah dikirim ke sebuah tempat di Provinsi Azarbaijan Timur di mana para martir Tabriz dimakamkan,” kata Pir Hossein Kolivand dalam pernyataan yang disiarkan televisi, seperti dikutip IRNA, Senin 20 Mei 2024.

Ebrahim Raisi, presiden kedelapan Iran, menjadi martir setelah sebuah helikopter yang membawanya dan rombongannya jatuh di wilayah Varzaqan di provinsi barat laut Azarbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024.
 

Baca: Presiden dan Menlu Iran Dikonfirmasi Meninggal dalam Kecelakaan.

Menguraikan situasi terkini operasi pencarian dan penyelamatan, Kolivand mengatakan tim ahli IRCS sudah berada di wilayah tersebut hingga kemarin, namun cuaca buruk dan kabut tebal menghambat proses pencarian.

“Akhirnya, pada Senin dini hari, tim penyelamat berhasil menemukan lokasi kejadian,” tambah pejabat tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Senin, “kabinet Iran mencatat bahwa presiden populer Iran, Ayatollah Raisi, telah syahid pada hari ulang tahun Imam Reza (AS), Imam Syiah kedelapan. Dia akan kembali ke Teheran dari Tabriz, di mana dia menghadiri upacara pembukaan proyek bendungan gabungan Iran-Azerbaijan.”

Pemerintah Iran mengadakan pertemuan darurat setelah perkembangan tersebut.

Konstitusi Iran mengamanatkan bahwa jika presiden meninggal, wakil presiden pertama akan mengambil alih kekuasaan dan fungsi presiden, dengan persetujuan Pemimpin Tertinggi.

Wakil Presiden Pertama Mohammad Mokhber akan mengambil peran tersebut jika presiden saat ini meninggal dan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyetujuinya. Para pejabat mengatakan sebelumnya bahwa Mokhber sedang dalam perjalanan menuju lokasi jatuhnya helikopter presiden.

Selain itu, konstitusi mengamanatkan tiga kepala cabang pemerintahan –,wakil presiden, ketua parlemen, dan kepala kehakiman,– harus mengatur pemilihan untuk memilih pemimpin baru dalam waktu 50 hari sejak wakil presiden mengambil alih peran penjabat presiden tersebut.