Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Medcom.id/Fachri
Sri Utami • 11 August 2023 13:37
Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons namanya yang masuk dalam lima tokoh yang direkomendasikan para kiai dan ulama di Jawa Timur untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan. AHY menilai rekomendasi itu merupakan aspirasi dan harapan para kiai dan ulama se-Jawa Timur.
"Alhamduillah itu aspirasi dan harapan para kiai dan alim ulama se-Jawa Timur saya merasa terhormat, dan tentunya kita ingin terus berjuang dan berihktiar membawa semangat dan narasi perubahan semoga ada jalannya ke depan," ujar AHY, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023.
AHY mengaku sudah cukup lama mendengar kabar dan aspirasi tersebut. Menurut dia, cukup banyak kalangan masyarakat dan sejumlah kiai dan ulama yang ada datang kepadanya untuk menyampaikan keinginan agar dirinya menjadi cawapres dari Anies Baswedan.
AHY juga sudah cukup lama membangun komunikasi dengan sejumlah kalangan, termasuk pada ulama dan kiai. "Cukup banyak memang yang menyampaikan itu, bahkan ada yang datang ke saya langsung, ada yang disampaikan di media, ada juga yang secara terpisah. Kalau komunikasi dengan siapa pun," ujar dia.
Sebelumnya, sebanyak 200 kiai dan gus se-Jawa Timur menyatakan dukungannya kepada Anies sebagai capres pada Kamis, 10 Agustus 2023. Dukungan ini dikeluarkan dengan nama Risalah Sidoresmo.
Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Narukan Rembang KH Nasirul Mahasin Nursalin alias Gus Mahasin menyebut risalah itu telah diberikan langsung kepada Anies saat melawat ke Surabaya. Dalam risalah tersebut, Gus Muhasin mengatakan para kiai turut merekomendasikan lima nama warga dan kader Nahdliyin untuk dijadikan cawapres.
Nama-nama tersebut ialah Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yenny Wahid, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.