Pakar PBB: ASEAN Harus Minta Pertanggungjawaban Junta Myanmar

Jakarta: Negara-negara tetangga Myanmar harus mempertimbangkan untuk memberlakukan langkah-langkah dalam meminta pertanggungjawaban penguasa militernya saat ini, kata seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu, 21 Juni 2023. Ia menambahkan bahwa ASEAN kini cenderung "buntu" dalam mencari cara menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung di Myanmar.

Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Thomas Andrews, mengatakan bahwa ASEAN tidak boleh terlibat dengan para pemimpin junta Myanmar karena tidak ada kemajuan dalam mengimplementasikan Lima Poin Konsensus (5PC) yang telah disepakati terkait kudeta di tahun 2021.

"Sudah saatnya mempertimbangkan opsi alternatif untuk memecahkan kebuntuan yang mematikan," kata Andrews dalam konferensi pers di Jakarta.

"ASEAN harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memaksakan pertanggungjawaban pada junta atas pelanggaran berat hak asasi manusia dan pengabaian terang-terangan atas implementasi Lima Poin Konsensus," sambungnya, dikutip dari laman The Straits Times.

Lima Poin Konsensus menyerukan penghentian permusuhan, akses kemanusiaan yang aman, dan dialog inklusif untuk mencapai perdamaian di negara yang dilanda perselisihan itu.

Pada November lalu, KTT para pemimpin ASEAN mengeluarkan peringatan kepada junta Myanmar dan menyimpulkan perlunya "indikator konkret, praktis dan terukur dengan garis waktu tertentu" perihal 5PC.

Tapi frustrasi tumbuh karena kurangnya kemajuan dan peningkatan serangan junta terhadap lawan-lawannya.

Pernyataan Andrews disampaikan ketika media Thailand melaporkan bahwa Amerika Serikat (AS) berencana menjatuhkan sanksi baru pada bank-bank milik negara Myanmar. Selain itu, pernyataan Andrews juga muncul setelah pertemuan diplomat regional yang diselenggarakan Thailand minggu ini, yang bertujuan melibatkan kembali para pemimpin junta Myanmar yang tidak diundang dalam pertemuan tingkat tinggi Asean.

Pertemuan informal di Thailand dijauhi negara-negara kunci Asean, termasuk Indonesia, yang telah memimpin upaya di belakang layar untuk menyatukan junta dan lawan-lawannya untuk berdialog.

Andrews mengatakan pertemuan informal di Thailand "dapat memiliki efek berbahaya dalam melegitimasi junta dan merusak persatuan ASEAN."

Baca juga:  Thailand Buat Pertemuan Informal dengan Junta, APHR: Hina Persatuan ASEAN