Kepala BNPB Instruksikan 8 Langkah Penanganan Gempa di NTT

Labuan Bajo: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memberikan arahan terkait penanganan darurat pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Terdapat 8 instruksi yang disampaikan.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu, 16 Agustus 2026.
 

Penetapan status darurat resmi di enam kabupaten terdampak parah (Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka) serta Pemprov NTT menjadi poin pertama dari delapan langkah strategis yang ditetapkan BNPB demi mempercepat evakuasi, pemenuhan logistik, hingga pemulihan awal. Kepastian status hukum tersebut vital agar BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki payung hukum dalam menyalurkan dukungan anggaran dan bantuan teknis.

Poin kedua, Kepala BNPB meminta percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dengan mengoptimalkan peran unsur TNI-Polri sebagai komandan satgas.

“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” instruksinya.

Sebagai poin ketiga, BNPB mengomandoi langsung pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere guna menjangkau Flores bagian barat dan timur secara merata.

“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana,” papar Suharyanto.


Bantuan untuk korban gempa bumi di NTT. Foto: Dok. Sekretariat Kabinet.

Poin keempat mencakup pembukaan Posko Logistik Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk menampung dan menyalurkan bantuan dari berbagai pihak langsung ke titik penerimaan di Flores melalui jalur udara.

“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelas Suharyanto.

Pada poin kelima, seluruh tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas diinstruksikan untuk memimpin pencarian dan pertolongan (SAR) hingga memastikan seluruh korban berhasil dievakuasi.

“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” ucap Suharyanto.

Selanjutnya pada poin keenam, BNPB menargetkan pemulihan fasilitas vital seperti listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi berfungsi normal secara terbatas dalam waktu tujuh hari. Pendataan kerusakan rumah warga juga diminta dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat selesai untuk percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara).

“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” kata Suharyanto.

Poin ketujuh melibatkan pengerahan alutsista lintas lembaga, seperti helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB, untuk menembus titik-titik terisolasi dalam mendistribusikan logistik.

“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” kata Suharyanto.

Sebagai poin penutup atau kedelapan, BNPB mengoperasikan Media Center resmi yang menggelar press briefing rutin setiap sore pukul 17.00 WITA untuk menyajikan pembaruan data secara transparan serta meredam disinformasi.

“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” kata Suharyanto.