Refleksi Kritis Indonesia di Peringatan 20 Tahun Dewan HAM PBB

Jenewa: Dua puluh tahun setelah pembentukannya, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadapi tuntutan untuk menjadi semakin relevan dan responsif terhadap tantangan global yang terus berkembang.

Bertepatan dengan peringatan sidang pertama Dewan HAM PBB pada 19 Juni, Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB mengambil inisiatif untuk tidak hanya merayakan pencapaian lembaga tersebut, tetapi juga mendorong refleksi kritis mengenai efektivitas dan arah masa depannya.

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto R. Suryodipuro, yang memimpin diskusi peringatan tersebut, menegaskan bahwa masa depan Dewan HAM bergantung pada kemampuan membangun dan menjaga kepercayaan di antara negara-negara anggota serta para pemangku kepentingan.

“Kepercayaan perlu dibangun melalui konsultasi, dialog, dan kemitraan yang nyata,” ujarnya, dalam keterangan siaran pers PTRI Jenewa yang diterima Metrotvnews.com, Selasa, 23 Juni 2026.

Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman Luis Alfonso de Alba, Presiden pertama Dewan HAM PBB, yang mengenang proses pembentukan lembaga itu pada 2006.

Menurutnya, tantangan terbesar saat itu adalah membangun konsensus di tengah perbedaan pandangan politik yang tajam di antara negara-negara anggota. Konflik di Gaza dan Lebanon juga menjadi isu yang mewarnai dinamika Dewan pada masa awal berdirinya.

Dua dekade kemudian, berbagai tantangan geopolitik tersebut masih menjadi perhatian dan bahkan dinilai semakin kompleks.

Sekretaris Jenderal PBB menilai hak asasi manusia kini menghadapi ancaman yang semakin sistematis di berbagai belahan dunia. Kekhawatiran serupa juga disampaikan Pelapor Khusus PBB Rasheeda Nasheed yang menyoroti tekanan terhadap sistem pelapor khusus PBB dan organisasi masyarakat sipil dalam menyuarakan isu-isu HAM.

Capaian dan Agenda Pembaruan

Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk menyoroti sejumlah capaian penting Dewan HAM selama dua dekade terakhir.

Beberapa di antaranya adalah mekanisme Universal Periodic Review (UPR), pengembangan standar internasional hak asasi manusia, serta peran Dewan sebagai forum HAM paling inklusif dalam sistem PBB.

Meski demikian, Türk menilai Dewan HAM perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Menurutnya, isu-isu baru seperti perubahan iklim, kecerdasan buatan (AI), dan agenda pembangunan global pasca-2030 menuntut pendekatan yang lebih responsif dan inovatif dari Dewan HAM.

Salah satu isu yang mengemuka dalam diskusi adalah pentingnya memastikan rekomendasi dan keputusan Dewan HAM tidak berhenti pada tingkat diplomasi di Jenewa.

Para peserta menekankan perlunya memperkuat implementasi di tingkat nasional dan lokal melalui peran Pelapor Khusus PBB, lembaga HAM nasional, serta organisasi regional.

Perwakilan pemuda dari Yordania, Malak, menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan.

Ia menegaskan bahwa partisipasi pemuda tidak boleh sekadar bersifat simbolis, melainkan harus benar-benar memberikan ruang bagi suara mereka untuk didengar dan dipertimbangkan.

Rekam Jejak Indonesia

Bagi Indonesia, peringatan 20 tahun Dewan HAM memiliki arti khusus.

Sejak Dewan HAM dibentuk pada 2006, Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota lembaga tersebut. Indonesia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM pada 2009 dan 2024.

Tahun ini menjadi tonggak baru karena untuk pertama kalinya Indonesia dipercaya menduduki kursi Presiden Dewan HAM PBB.

Rekam jejak tersebut mencerminkan keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional, sekaligus memperkuat peran diplomasi Indonesia dalam mendorong dialog, kerja sama, dan solusi multilateral terhadap berbagai tantangan HAM global.

Baca juga:  RI Pimpin 68 Negara di Dewan HAM PBB, Dorong Akses Pangan Bergizi untuk Anak