Tiongkok Awali 2026 dengan Kebijakan Larangan Ekspor Mineral Langka ke Jepang

Beijing: Pemerintah Tiongkok pada Selasa, 6 Januari kemarin memberlakukan larangan ekspor terhadap sejumlah zat mineral langka dan barang lain yang berpotensi memiliki kegunaan militer ke Jepang, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait Taiwan.

Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan seluruh barang berfungsi ganda atau dual-use dilarang diekspor kepada entitas mana pun yang mendukung kemampuan militer Jepang. Kebijakan ini diumumkan sebagai pernyataan kebijakan resmi pertama Tiongkok pada 2026.

“Tiongkok tidak akan pernah membiarkan kekuatan sayap kanan Jepang memutar kembali roda sejarah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, seperti dikutip UPI, Rabu, 7 Januari 2026.

Ia menambahkan bahwa “negara-negara dan masyarakat pecinta perdamaian di seluruh dunia” tidak akan membiarkan militerisme bangkit kembali.

Dalam pengumuman resminya, Kementerian Perdagangan Tiongkok merujuk pada Undang-Undang Pengendalian Ekspor Tiongkok, yang mencakup seluruh barang buatan Tiongkok serta sejumlah mineral tanah jarang, termasuk yang telah berada di luar wilayah negara tersebut.

“Untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional serta memenuhi kewajiban internasional, termasuk nonproliferasi, diputuskan untuk memperkuat pengendalian ekspor atas barang-barang dual-use ke Jepang,” demikian pernyataan kementerian tersebut.

Kementerian juga memperingatkan bahwa organisasi atau individu di negara atau kawasan mana pun yang melanggar ketentuan ini dengan memindahkan atau menyediakan barang dual-use asal Republik Rakyat Tiongkok ke Jepang akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Namun, otoritas Tiongkok tidak merinci sanksi yang akan dijatuhkan maupun mekanisme penegakan kebijakan tersebut.

Pemerintah juga tidak menjelaskan secara spesifik jenis barang yang terdampak larangan. Meski demikian, daftar Tiongkok terkait barang dual-use mencakup teknologi nuklir, elektronik canggih, produk penerbangan dan kedirgantaraan, mineral tanah jarang, serta drone.

Kebijakan ini muncul setelah PM Jepang Sanae Takaichi pada November lalu mengatakan di parlemen Jepang bahwa agresi Tiongkok terhadap Taiwan akan mengancam kelangsungan hidup Jepang dan berpotensi mendorong intervensi militer Jepang.

Tiongkok menyatakan memiliki kedaulatan atas Taiwan, meskipun pulau tersebut dikenal secara internasional sebagai entitas yang berdiri sendiri.

Baca juga: PM Jepang Serukan Dialog dengan Tiongkok di Pidato Awal Tahun 2026