Pemkab Boyolali Hapus Anggaran Studi Banding

Boyolali: Pemerintah Kabupaten Boyolali menindaklanjuti Intruksi Presiden soal efisiensi belanja anggaran. Pemkab Boyolali memangkas anggaran di beberapa sektor. 
Sekretaris Daerah Boyolali Wiwis Trisiwi mengatakan pemangkasan anggaran dilakukan berdasarkan SE nomor 900/ /5.2/2025.

Menurutnya, efisiensi APBD dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025, Surat Keputusan Kemenkeu nomor 29 tahun 2025 serta SE Kemenkeu dan Mendagri nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan SE-M-1/MK.07.2024 pada 11 Desember 2024. 

Selain itu juga berdasarkan pada SE Kemenkes Nomor: HK.02.02/C/319.2024 pada 30 Desember 2024 tentang Dukungan Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan Kemanaan Pangan Olahan Siap Saji Pada Program Makan Bergizi Gratis.

"Sekda menerbitkan SE tentang tindak lanjut atas instruksi tersebut. Secara keseluruhan dana transfer yang menjadi kewenangan dari Pemerintah pusat, semua kabupaten/kota ada pengurangan atau refocusing," ungkapnya, di Boyolali, Rabu, 12 Februari 2025.
 

Baca: Banggar Sebut DPR Mestinya Lebih Dulu Efisiensi Anggaran Dibanding Pemerintah

Ia menambahkan, efisiensi anggaran menyasar pada anggaran penyelenggaraan kegiatan seremonial. Selain itu, anggaran belanja berupa kajian juga dibatasi. Kemudian kegiatan studi banding juga dihapus, belanja cetak dikurangi 50 persen. Serupa, belanja alat tulis kantor dipangkas 50 persen. Serta belanja kegiatan peningkatan kapasitas baik bagi ASN maupun non ASN dihilangkan. 

"Belanja publikasi termasuk media itu juga ada komitmen untuk dikurangi 25 persen. Belanja Seminar, Workshop, Lokakarya, maupun focus group disscuasion dihilangkan kecuali yang bersumber dari dana transfer," bebernya. 

Di sisi lain, pemangkasan juga dilakukan pada belanja kegiatan perjalanan dinas. Di mana pemangkasan perjalanan dinas sebanyak 25 persen. "Lalu belanja yang tidak mendukung capaian kinerja visi misi Bupati akan dikaji lebih selektif. Terutama dalam memberikan alokasi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos). Semua pemerintah kabupaten/kota dan provinsi harus mendukung kegiatan nasional. Terutama terkait makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis yang memang kemarin belum ada anggarannya. Dan kami pun siap melaksanakan instruksi presiden itu dengam baik," ujarnya.