Nunggak Biaya Rp14 Juta, Siswa SMK Nasional Berbah Sleman Tak Bisa Ikut Ujian Akhir Sekolah

Yogyakarta: Siswa kelas 12 SMK Nasional Berbah Kabupaten Sleman tersandung masalah administrasi untuk mengikuti ujian akhir sekolah. Dugaan persoalan yang membelit siswa itu yakni masalah keuangan. Besaran nominal tunggakan siswa tersebut yakni Rp14 juta. 

"Kami sebelumnya sudah bicara dengan orang tua siswa, jika memang tidak mampu, bisa kami bantu mengajukan keringanan tapi syaratnya harus ada surat miskin. Sayangnya orang tua siswa tidak punya, tapi sekarang sudah ada pihak yang membantu menanggung biayanya, jadi masalah sudah selesai," kata Kepala SMK Nasional Berbah, Edy Muchlasin pada Rabu, 12 Februari 2025. 

Edy menyebutkan tidak ada tindakan pengusiran siswa dari kelas ujian akibat belum menyelesaikan persyaratan administrasi. Ia mengklaim telah berupaya membantu orang tua siswa untuk mengajukan keringanan biaya pendidikan. Ia mengungkapkan pada dasarnya sekolah masih memberikan toleransi agar semua siswa bisa tetap mengikuti ujian.

Edy menegaskan pihaknya akan menjamin siswa yang bersangkutan dapat mengikuti ujian dan bersekolah sampai lulus dengan aman. Ia menjamin tidak akan adanya diskriminasi kepada siswa terkait viralnya persoalan ini di media sosial. 

"Kami menjamin tidak ada diskriminasi atau bahkan pem-bully-an kepada anak kami ini," 

Persoalan siswa yang hampir tak bisa ikut ujian akhir sekolah itu diputuskan dengan memberi kesempatan ujian susulan. Sementara, masalah administrasi pun selesai dengan bantuan dana dari pihak swasta dan pemerintah.

Penyelesaian persoalan ini dilakukan lewat mediasi dengan difasilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY. Mediasi tersebut mempertemukan orang tua siswa, siswa, pihak sekolah, dan pihak terkait lainnya.

Orang tua siswa, Ariwantoko mengaku lega karena persoalan anaknya dapat diselesaikan dengan baik. Ia pun berterima kasih kepada semua pihak yang membantu agar anaknya bisa ikut ujian.

"Saya sudah menganggap clear masalah ini. Saya juga berterima kasih kepada pihak sekolah sudah mau mengerti kondisi saya. Alhamdulillah anak saya sudah dibantu untuk biaya. Saya merasa lega," ujarnya.

Ariwantoko menyampaikan terima kasihnya atas mediasi yang dilakukan oleh Disdikpora DIY agar persoalan anaknya bisa tuntas. Ia berharap anaknya bisa lulus dengan baik dan mendapat ijazah.

Sementara itu, Kepala Disdikpora DIY, Suhirman mengatakan, dari proses mediasi tersebut diketahui persoalan utamanya adalah kurangnya komunikasi antara orang tua siswa, siswa, dan pihak sekolah. Namun ia bersyukur semua pihak dapat berdiskusi dengan baik dan mendapat kesepakatan bersama.

"Semua sudah menyepakati bahwa anak ini, besok sudah bisa untuk melaksanakan ujian sekolah. Dan sudah tidak ada permasalahan lagi. Harapannya, anak bisa melanjutkan proses pembelajaran dengan baik sampai selesai," ucapnya.

Suhirman berharap agar ke depan, baik orang tua siswa atau pihak mana pun bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah dan Disdikpora DIY jika menemui persoalan serupa. Ia menegaskan persoalan administrasi tak boleh menghambat proses pembelajaran. 

"Jika ada masalah semacam ini, jangan segan-segan untuk komunikasi. Karena ternyata persoalan seperti ini bisa kita selesaikan dengan baik. Jangan sampai anak dirugikan dalam proses pembelajarannya, hanya karena persoalan administrasi," katanya.

PR Pemerintah dan Institusi Pendidikan

Sekretaris istri Gubernur DIY Gusti Kanjeng Ratu Hemas (GKR) Hemas, Agnes Dwi Rusjiati mengatakan kasus itu jadi pembelajaran pemerintah dan institusi pendidikan. Ia mengatakan sekolah, termasuk swasta, harus memiliki data peserta didik tak mampu di sekolahnya. Hal itu untuk mengantisipasi agar kasus itu tak terulang. 

Siswa SMK Nasional Berbah Kabupaten Sleman terhalang tak bisa ikut ujian akhir sekolah yang dimulai 11 Februari lalu. Siswa tersebut tak bisa mengikuti ujian pada 11 dan 12 Februari. Sementara, siswa itu sudah diperbolehkan mengikuti ujian pada 13 Februari 2025 dan ujian yang tertinggal akan difasilitasi secara susulan. 

"Sekolah-sekolah dan dinas pendidikan harus punya data siswa tak mampu, apalagi sekolah swasta yang pembiayaannya tidak semua ditanggung pemerintah," ujarnya dihubungi pada Kamis, 13 Februari 2025. 

Agnes mengungkapkan pihak sekolah dan dinas pendidikan perlu menyampaikan informasi-informasi kepada siswa berkategori tak mampu terkait cara mengakses bantuan atau keringanan biaya sekolah. Ia mengatakan siswa yang terhambat tak bisa ikut ujian tersebut tergolong tak mampu. 

"Orang tua anak (siswa SMK Nasional Berbah) ini belum tahu cara akses bantuan atau keringanan, prosedurnya seperti apa. Jadi, sekolah dan dinas perlu gerak cepat untuk mendeteksi kasus-kasus seperti ini agar tidak terulang ke depan," ujarnya.