Komisi XII Dukung Kebijakan Prabowo Izinkan Penjualan Elpiji 3 Kg ke Tingkat Pengecer

Jakarta: Anggota DPR RI Komisi XII, Gulam Mohamad Sharon, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan kembali penjualan gas elpiji 3 kilogram lewat pengecer. Menurutnya, ini kebijakan strategis yang tepat untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat kecil dan memastikan distribusi lebih merata.

“Ini tidak hanya memastikan masyarakat kecil tetap mendapatkan akses energi dengan mudah, tetapi juga mendukung perputaran ekonomi di tingkat bawah. Dengan distribusi yang lebih luas, kita harapkan tidak ada lagi kelangkaan yang menyulitkan rakyat,” ujar Sharon, Selasa, 4 Februari 2025.

Sebelumnya, pemerintah lewat Kementerian ESDM menerapkan kebijakan pembatasan penjualan LPG 3 kg hanya melalui pangkalan. Alasannya demi demi memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan kelangkaan di sejumlah daerah, terutama di wilayah terpencil yang bergantung pada pengecer lokal.

Ketua DPP Bidang UMKM Partai NasDem ini menegaskan pentingnya peran pengecer dalam distribusi elpiji 3 kg. Terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pangkalan resmi.

Katanya, pengecer adalah ujung tombak dalam rantai distribusi elpiji 3 kg. Tanpa mereka, masyarakat di daerah terpencil akan mengalami kesulitan besar dalam mendapatkan akses energi. Banyak wilayah yang tidak memungkinkan untuk memiliki sub-pangkalan, sehingga keberadaan pengecer sangat vital. Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kemarin 3 Februari 2025, Gulam turut menyoroti tantangan yang dihadapi daerah-daerah terpencil imbas kebijakan ini.
 

Baca: Bahlil Sebut Beli Elpiji 3 Kg Tetap Pakai KTP, Ini Alasannya

“Pak Menteri lahir di Papua, daerah yang banyak tidak memiliki akses internet, sama seperti tempat kelahiran saya. Mungkin Pak Menteri bisa mempertimbangkan pemetaan ulang terhadap daerah-daerah yang memang tidak memungkinkan untuk dijadikan sub-pangkalan. Di daerah perbatasan Malaysia misalnya, internet tidak ada. Bagaimana masyarakat di sana bisa menjadi sub-pangkalan? Oleh karena itu, pengecer masih sangat dibutuhkan. Negara harus tetap hadir, sekalipun jumlah penduduk di daerah tersebut tidak banyak,” tegas Politisi Dapil Kalimantan Barat II ini.

Selain itu, Gulam menekankan pentingnya pengawasan ketat distribusi elpiji 3 kg untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan subsidi tepat sasaran. Ia berharap keputusan ini dapat mengatasi kelangkaan yang sebelumnya terjadi dan menjamin pasokan energi bagi masyarakat kecil tetap terpenuhi.

“Saya mendukung penuh kebijakan ini dan berharap implementasinya berjalan lancar. Pemerintah harus memastikan distribusi elpiji 3 kg tetap diawasi dengan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kembali mengizinkan pengecer menjual elpiji 3 kg mulai 4 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga di tingkat pengecer agar tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, para pengecer akan diarahkan menjadi sub-pangkalan agar distribusi elpiji lebih terstruktur dan terawasi dengan baik. Dengan kebijakan ini, diharapkan elpiji 3 kg menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan serta menghindari kelangkaan yang dapat membebani rakyat kecil.