Jakarta: Akses pembiayaan yang adil dan merata masih menjadi tantangan utama bagi jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Ketiadaan rekam jejak kredit yang memadai kerap membuat banyak UMKM tersisih dari layanan keuangan formal.
Menjawab tantangan itu, Kementerian Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Credit Bureau Indonesia (CBI) untuk memperkuat sistem informasi kredit yang ramah terhadap sektor usaha kecil. Lewat peluncuran layanan CBI SME Bureau, pemerintah berharap pelaku UMKM bisa memiliki profil keuangan yang lebih kredibel dan diterima oleh lembaga keuangan.
Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, menyebut bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar, namun belum sebanding dengan akses pembiayaan yang diterima. Menurutnya, ada kesenjangan signifikan yang harus dijembatani melalui penguatan ekosistem data dan pembiayaan.
“Saat ini terdapat lebih dari 57 juta UMKM di Indonesia yang menyumbang 61,8% terhadap PDB dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional. Namun, rasio kredit UMKM kita masih di angka 18,7% dari total kredit perbankan, mencerminkan masih besarnya gap pembiayaan yang perlu dijembatani,” jelas Maman, Rabu, 25 Juni 2025.
Ia menyambut baik kolaborasi yang mendorong lahirnya sistem verifikasi kredit yang lebih inklusif. Langkah ini dinilai dapat memperluas kesempatan pelaku UMKM untuk masuk ke pasar pembiayaan yang lebih formal dan sehat.
“Hadirnya CBI SME Bureau sebagai platform verifikasi kredibilitas mitra usaha akan memperkuat ekosistem pembiayaan, khususnya di sektor B2B. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam mendorong pengembangan usaha dan akses pembiayaan yang lebih aman, inklusif, dan terintegrasi bagi UMKM,” lanjutnya.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menilai ketersediaan data yang akurat sangat penting untuk membuka skema pendanaan baru. Ia juga menekankan pentingnya membangun profil kredit yang bisa dipercaya oleh berbagai pemangku kepentingan.
“Kemitraan dengan CBI ini memperluas pilihan pembiayaan bagi pelaku UMKM, tidak hanya melalui skema konvensional, tetapi juga melalui pembiayaan alternatif berbasis kemitraan bisnis. CBI SME Bureau akan menjadi tools penting dalam mitigasi risiko keuangan dan membangun profil kredit UMKM, yang dibutuhkan untuk menjangkau pembiayaan formal,” ujar Temmy.
Layanan informasi kredit semacam ini bukan hanya bermanfaat bagi lembaga keuangan, tetapi juga bagi pelaku usaha sendiri. Dengan rekam jejak transaksi yang terdata, UMKM bisa membuktikan kapasitas dan kedisiplinan finansial mereka.
Direktur Utama PT Kredit Biro Indonesia Jaya (CBI), Anton K. Adiwibowo, menegaskan, pihaknya berkomitmen dalam peningkatan literasi kredit, perluasan inklusi keuangan berbasis data dan manajemen risiko bagi Pengusaha UMKM.
“Kami berharap CBI SME Bureau dapat menjadi katalisator bagi UMKM untuk naik kelas dalam mendukung usaha dan akses pembiayaan yang sehat, inklusif dan berkelanjutan,” ujar Anton.