Rencana Pemberian Insentif Fiskal Dinilai Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan MBG

Sejumlah pekerja menyiapkan paket makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dipan Tanjunganom, Nganjuk, Jawa Timur. Foto- ANTARA FOTO/Muhammad Mada

Rencana Pemberian Insentif Fiskal Dinilai Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan MBG

Achmad Zulfikar Fazli • 19 November 2026 18:52

Jakarta: Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan insentif fiskal kepada pemerintah daerah (pemda) yang menunjukkan kinerja baik dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) disambut baik. Kebijakan tersebut menjadi stimulus bagi pemda meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. 

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, menilai insentif juga dapat mendorong daerah lebih serius memastikan manfaat MBG diterima masyarakat sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

"Menurut saya itu bagus, sangat positif," kata Bursah, dalam keterangannya, Kamis, 19 November 2026.

Bupati Lahat itu menegaskan keberhasilan pelaksanaan MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan. Kualitas pengelolaan dapur, kebersihan fasilitas, keamanan bahan pangan, hingga kesegaran makanan harus menjadi perhatian utama.

Menurut Bursah, seluruh dapur penyedia makanan harus memenuhi standar kebersihan dan higiene. Bahan pangan yang digunakan harus berkualitas dan segar, serta proses pengolahan hingga penyajian wajib memperhatikan keamanan pangan.

"Dapurnya harus bersih, higienis, bagus. Semua bahan-bahannya, stok makanan harus fresh. Penyajiannya juga begitu. Hal itu mesti dilakukan agar tidak menimbulkan masalah bagi penerima manfaat," ujar Bursah.

Bursah menilai pemerintah daerah yang mampu menjalankan program dengan baik dan memenuhi standar kelayakan patut memperoleh apresiasi. Sebaliknya, daerah maupun pelaksana yang masih memiliki banyak persoalan jangan diberikan insentif tanpa evaluasi.

"Itu pantas dapat insentif. Yang banyak bermasalah, jangan dikasih," tegas Bursah.

Bursah mengungkapkan pelaksanaan MBG di Kabupaten Lahat berjalan baik. Bursah berharap capaian tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian pemerintah pusat.

"Di kabupaten kami berjalan dengan baik. Belum pernah terjadi ada masalah. Mudah-mudahan dapat insentif," kata Bursah.



Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi menyambut baik masuknya MBG menjadi salah satu komponen penilaian insentif fiskal. Menurut Benny, hal itu mendorong pemerintah daerah lebih serius mengawal dan mengawasi pelaksanaan MBG di wilayahnya.

"Artinya juga pemerintah daerah akan melakukan pengawasan lebih intensif sesuai dengan skema BGN yang terbaru," kata Benny.

Benny menjelaskan insentif fiskal merupakan program yang ada sejak lama dari pemerintah pusat melalui APBN. Insentif fiskal diberikan berdasarkan beberapa kriteria, seperti penanganan stunting, penurunan kemiskinan, hingga pengentasan pengangguran. Daerah yang dinilai bagus akan mendapatkan insentif fiskal pada periode tahun berikutnya.

"Untuk tahun depannya itu, salah satu kriteria yang akan dilihat oleh pemerintah pusat dalam insentif fiskal itu adalah tentang MBG, dimasukkan salah satunya," jelas Benny.

Benny mengapresiasi perubahan skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk 2027. Menurut Benny, perubahan skema ini membuat pelaksanaan MBG di daerah lebih adil, selektif, dan tepat sasaran.

"Skema yang baru ini kami nilai lebih merata dan adil, karena disesuaikan dengan jumlah penerima manfaatnya. Penyalurannya sekarang lebih selektif, agar benar-benar tepat sasaran. Kami menyambut baik kebijakan Kepala BGN (Sudaryono) ini," ujar Benny.

Benny mengatakan indikator keberhasilan MBG ke depan adalah daerah mampu menjalankan skema baru yang ditetapkan Kepala BGN yang baru.

"Jadi insentif fiskal itu bukan insentif MBG. MBG masuk jadi salah satu komponen yang akan dinilai di dalam insentif fiskal,” tegas Benny.

Benny menegaskan pihaknya bertanggung jawab menyukseskan MBG di Kabupaten Kendal. Sebagai pengawas di daerah, Wakil Bupati ditunjuk memastikan program berjalan sesuai skema terbaru BGN.

"Kita menyambut baik, artinya pemkab memiliki tanggung jawab untuk suksesnya MBG di kabupaten," ujar Benny.

(Achmad Zulfikar Fazli)