Suahasil: Skema Anggaran Kemenko Hilirisasi dari ESDM

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan anggaran operasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi bersumber dari anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Suahasil mengatakan pengalihan anggaran tersebut dilakukan untuk memastikan operasional Kemenko Hilirisasi dapat berjalan setelah kementerian tersebut memiliki kantor dan struktur kelembagaan.

"Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. (Anggaran) Dari Kementerian ESDM," kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Antara, Senin, 5 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut diperlukan untuk melengkapi kebutuhan operasional Kemenko Hilirisasi yang telah memiliki kantor dan membutuhkan dukungan pembiayaan.


Menko Hilirisasi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Foto: Metrotvnews.com.
 

 

Alokasi anggaran Rp27,37 triliun

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027, Kementerian ESDM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp27,37 triliun. Anggaran tersebut nantinya akan ditata ulang untuk Kemenko Hilirisasi.

Menurut Suahasil, pemerintah masih menyusun tata kelola anggaran untuk Kemenko Hilirisasi, termasuk terkait bagian anggaran (BA), administrasi, serta mekanisme pengelolaannya.

"Tinggal nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat," jelas dia.

Pembentukan kementerian koordinator baru tersebut ditujukan untuk melakukan percepatan eksekusi target hilirisasi dan transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kemenko baru ini akan berperan sebagai koordinator kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, untuk mencapai target tersebut. Kantor untuk kementerian koordinator itu sendiri saat ini masih akan berada di Kementerian ESDM.