Dari Produk Lokal ke Pasar Lebih Luas, UMKM Kerajinan Didorong Terus Berkembang

Jakarta: Pergantian kepemimpinan dalam organisasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat dukungan bagi pelaku usaha, termasuk sektor kerajinan yang banyak ditopang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) memasuki fase baru setelah menggelar Musyawarah Nasional Pergantian Antarwaktu di Hotel Mercure Jakarta pada 21 September 2026.

Dalam forum tersebut, Hatman terpilih sebagai Ketua Umum ASEPHI menggantikan Muchsin Ridjan. Kepengurusan baru akan menjalankan amanah untuk masa bakti 2026–2029, dengan tetap melanjutkan arah dan program kerja organisasi periode 2024–2029.

Hatman mengatakan, prioritas kepengurusan baru adalah memperkuat kebersamaan anggota dan membuka peluang pengembangan usaha bagi pelaku UMKM kerajinan. Ia menegaskan, perubahan kepemimpinan tidak berarti mengubah program organisasi secara drastis.

"Memang kita membawahi ribuan UMKM. Oleh karenanya, kita hanya berpikir bagaimana menyatukan mereka agar kita membuka peluang-peluang mereka supaya lebih maju ke depan," kata Hatman dalam keterangan pers dikutip, Selasa, 20 Oktober 2026.

Menurut Hatman, program yang telah ditetapkan sebelumnya tetap menjadi landasan kerja organisasi. Kepengurusan baru akan menjaga kesinambungan agenda tersebut sekaligus memperbaiki bidang-bidang yang masih memerlukan penguatan, mengikuti kebutuhan anggota dan perkembangan industri kerajinan.


Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), Hatman (tengah), dan jajaran pengurus BPP ASEPHI periode 2026-2029 usai pengukuhan di JICC, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. Dokumentasi/ istimewa.

Salah satu perhatian diarahkan pada penguatan struktur organisasi di daerah. Keberadaan Badan Pengurus Daerah (BPD) dan Badan Pengurus Cabang (BPC) diharapkan dapat membantu ASEPHI mengenali potensi produk kerajinan yang belum tergarap secara optimal, sekaligus memperluas jangkauan pendampingan bagi para pelaku usaha.

Selain pengembangan produk dan akses pasar, bidang organisasi dan advokasi juga mendapat perhatian. Penguatan fungsi ini diarahkan untuk membantu anggota menghadapi berbagai kebutuhan usaha, mulai dari pemenuhan legalitas, pemahaman hukum, hingga kewajiban perpajakan.

Aspek administratif tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan UMKM ketika ingin memperluas skala usaha. Seiring dengan meningkatnya jangkauan pemasaran, pelaku usaha perlu memahami dokumen perdagangan, ketentuan perpajakan, dan persyaratan ekspor agar dapat memasuki pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, pengembangan industri kerajinan juga membutuhkan dukungan dalam promosi, pemanfaatan teknologi digital, riset, dan kerja sama dengan berbagai lembaga. Melalui penguatan bidang-bidang tersebut, ASEPHI diharapkan dapat membantu anggota mengembangkan produk sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi persaingan pasar.

Susunan kepengurusan ASEPHI 2026–2029

Dalam kepengurusan hasil pergantian antarwaktu, ASEPHI melakukan penyesuaian nomenklatur dan pembagian bidang kerja. Susunan pengurus yang tercantum dalam informasi organisasi adalah sebagai berikut:

Ketua Umum: H. Hatman

Wakil Ketua Umum I Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Regional dan Internasional: Baby Jurmawati Djuri.

Wakil Ketua Umum II Bidang Digital dan Research Development: Muchamad Ali Jufry

Wakil Ketua Umum III Bidang Organisasi dan Advokasi: Ernayani Nasution.

Wakil Ketua Umum IV Bidang Promosi dan Pengembangan Produk: Emirita L.N. Pratiwi.

Sekretaris Jenderal: Subchi Subekti

Dengan kepengurusan baru, tantangan ASEPHI tidak hanya berkaitan dengan pengenalan produk kerajinan yang memiliki potensi pasar, tetapi juga penguatan ekosistem usaha agar produk dapat dikembangkan, diproduksi, dipromosikan, dan dipasarkan secara berkelanjutan.

Keberlanjutan program, pendampingan anggota, serta perluasan akses pasar menjadi sejumlah aspek yang dapat menentukan peran organisasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM kerajinan Indonesia pada tahun-tahun mendatang.