Kemensos Beberkan Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) menjaga akselerasi kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada peningkatan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan. Termasuk, peningkatan kemandirian ekonomi keluarga paling miskin melalui perluasan program pemberdayaan yang diprioritaskan. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan progres nyata tercatat di sektor rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta peningkatan angka graduasi keluarga dari garis kemiskinan. Layanan terapi telah diberikan kepada lebih dari 13 ribu orang penyandang disabilitas, disertai 1.535 orang yang mendapatkan layanan sekolah kesetaraan.  

"Pengadaan alat bantu aksesibilitas juga mencatatkan peningkatan dari 5.257 unit pada tahun 2025 menjadi 6.756 unit pada tahun 2026," kata Saifullah dikonfirmasi di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 20 Oktober 2026.

Selain itu, jumlah penerima manfaat program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang berhasil mengembangkan usaha mandiri tercatat 5.031 orang pada 2025 dan bertambah menjadi 7.455 orang pada 2026.  

Pada sektor pemberdayaan untuk membangun kemandirian, perbandingan data graduasi keluarga keluar dari kemiskinan menunjukkan angka lebih dari 77.339 keluarga pada 2025, yang kemudian meningkat signifikan menjadi lebih dari 146.578 keluarga pada 2026.

Peningkatan tersebut menurut Saifullah turut ditopang oleh program pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu yang berlanjut dari 784 unit pada 2025 menjadi lebih dari 7.914 unit pada 2026. Transformasi penanganan kesejahteraan sosial tersebut semuanya dibarengi dengan perbaikan tata kelola data penerima manfaat bantuan sosial melalui Inpres Nomor 4/2025 yang melahirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).   

Kementerian Sosial bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah menyelesaikan sebanyak 14,4 juta keluarga yang diverifikasi melalui pengecekan lapangan berbasis DTSEN.   

Menurut Saifullah, proses verifikasi data penerima manfaat tersebut jauh lebih akurat dibanding sebelumnya, karena ditopang oleh jutaan usulan melalui musyawarah desa dan aplikasi Usul Sanggah yang disiapkan pemerintah.  

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf. Metrotvnews.com/Kautsar Widya Prabowo.

Kementerian Sosial menerima ada sebanyak 4,7 juta usulan pembaruan data disampaikan melalui musyawarah desa. Lalu dari aplikasi Usul Sanggah mencatat 641.222 usulan dan 84.281 sanggahan.

"Jadi data disatukan, diverifikasi, dan dimutakhirkan," kata Saifullah.  

Menurut Saifullah, perbaikan basis data itu membuat penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, menjangkau lebih dari 4,3 juta keluarga baru dari bagian sebanyak 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), serta lebih dari 18 juta keluarga penerima Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).   

Pada sektor perlindungan sosial saat bencana, perbandingan data menunjukkan penanganan massif. Pada 2025 tercatat lebih dari 347 ribu warga terdampak menerima bantuan logistik darurat, 9.447 orang menerima santunan bencana alam, serta 1.078 orang menerima santunan bencana sosial dan nonalam.

Sementara itu, periode hingga Oktober 2026 mencatatkan penyaluran 202.201 paket bantuan logistik kedaruratan korban bencana alam, 2.486 paket bantuan pemulihan sosial korban bencana alam, serta 13.106 paket bantuan pemulihan sosial bagi korban bencana sosial dan nonalam.

Lalu, penanganan khusus pascabencana di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara yang mencakup santunan bagi 1.140 korban, bantuan jaminan hidup bagi 646.037 korban, bantuan isi hunian untuk 268.899 keluarga, dan bantuan stimulan sosial ekonomi bagi 161.207 keluarga. Di samping itu, Kementerian Sosial sudah mengoperasikan 182 Sekolah Rakyat untuk tingkat SD, SMP dan SMA di berbagai penjuru Indonesia.

Program pendidikan berbasis asrama itu sekarang sudah memberikan kesempatan bagi lebih dari 44 ribu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berbasis DTSEN. Guna menempuh pendidikan gratis, agar bisa berprestasi dan memutus rantai kemiskinan yang menjerat keluarga.