Menlu Tata Tegaskan Reformasi PBB sudah Mendesak demi Hadapi Tantangan Global

Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mendesak agar organisasi tersebut tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global abad ke-21.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Foreign Policy Circle Talks bertajuk “Eight Decades of the United Nations: What's Next?” di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Senin, 19 Oktober 2026. Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang turut menyampaikan pernyataan pembuka.

Menlu Tata, sapaan akrab Arrmanatha, menyoroti struktur multilateral yang dinilai masih mencerminkan tatanan dunia pada 1945, meskipun tantangan global telah berkembang.

“Lihatlah dunia saat ini. Perubahan iklim, pandemi, kecerdasan buatan, perkembangan teknologi, dan ancaman keamanan baru. Pada 1945, persoalan-persoalan ini hampir tidak terukur. Namun, sebagian besar arsitektur multilateral kita masih terlihat seperti pada 1945,” ujar Menlu Tata.

“Kita tidak bisa menjawab persoalan abad ke-21 dengan cetak biru abad ke-20,” lanjutnya.

Menlu Tata mengatakan reformasi diperlukan ketika dunia justru menghadapi penyempitan ruang dialog multilateral, di tengah kebutuhan kerja sama internasional yang semakin besar.

“Ketika dunia paling membutuhkan kerja sama, ruang untuk dialog multilateral justru semakin menyempit. Karena itu, reformasi bukan lagi sekadar sesuatu yang diinginkan. Reformasi sudah mendesak,” tegasnya.

Ia menekankan reformasi perlu menghasilkan PBB yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta efektif dalam menjalankan tugasnya. Menurut dia, perubahan tersebut bukan sekadar upaya mengubah institusi tanpa tujuan yang jelas, melainkan memastikan PBB mampu memberikan hasil nyata.

“Reformasi bukan tentang menciptakan kembali sesuatu yang sudah ada. Reformasi bukan perubahan demi perubahan. Ini tentang PBB yang mampu memberikan hasil, melayani, dan memahami tujuan keberadaannya,” kata Menlu Tata.

Dorong Penguatan Suara Global South

Menlu Tata juga menyoroti pentingnya memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam sistem internasional, khususnya negara-negara Global South, agar memiliki suara lebih besar dalam proses pengambilan keputusan global.

“Suara mereka layak mendapatkan tempat yang lebih kuat di meja tempat keputusan dunia dibuat,” ujarnya.

Menlu Tata menambahkan, reformasi tidak cukup hanya menyangkut perubahan kelembagaan. Pembenahan juga perlu mencakup cara PBB bekerja, menjalankan operasional, mengalokasikan sumber daya, serta merespons kebutuhan negara-negara anggotanya.

“Prinsip-prinsip Piagam PBB harus tetap bertahan, tetapi institusinya harus berkembang. Reformasi bukanlah kemewahan, melainkan harga yang harus dibayar agar tetap relevan,” katanya.

Ia turut merujuk pada Konferensi Asia-Afrika 1955 sebagai salah satu momentum yang memperkuat keyakinan Indonesia bahwa tatanan dunia harus memberikan ruang bagi seluruh negara. Menurut dia, keyakinan tersebut tetap menjadi bagian dari sikap Indonesia hingga saat ini.

Menutup pernyataannya, Menlu Tata menekankan bahwa pertanyaan utama bukan lagi apakah dunia masih membutuhkan PBB, melainkan apakah organisasi tersebut siap menghadapi realitas dunia saat ini dan membangun masa depan.

“Pertanyaannya bukan apakah dunia masih membutuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertanyaannya adalah apakah PBB siap menghadapi dunia yang kita tinggali saat ini dan dunia yang harus kita bangun untuk masa depan,” pungkas Menlu Tata.

Baca juga: Indonesia Dorong Reformasi PBB, Siap Jalankan Mandat Kepemimpinan Global