Indonesia Ajak Negara BRICS Siapkan SDM Hadapi Perubahan Pasar Kerja

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan agar negara-negara anggota BRICS memperkuat kerja sama dalam memetakan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di masa depan (future skills forecasting). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi perubahan pasar kerja akibat perkembangan teknologi, transformasi industri, perubahan demografi, dan transisi menuju ekonomi hijau.

Usulan itu disampaikan Yassierli dalam BRICS Labour and Employment Ministers' Meeting (LEMM) 2026 di Hyderabad, India. Dalam keterangannya, Yassierli mengusulkan agar proyeksi kebutuhan keterampilan masa depan menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT.

"Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT," kata Yassierli seperti dikutip dari Antara, Kamis, 16 Juli 2026.

Menurut Yassierli, pemetaan keterampilan masa depan akan membantu negara-negara anggota BRICS memahami perubahan kebutuhan pasar kerja, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan, serta menyelaraskan kebijakan pelatihan dengan kebutuhan industri. Dalam forum tersebut, Yassierli juga memaparkan berbagai langkah yang ditempuh Indonesia untuk memperkuat ketahanan pasar kerja.

Beberapa kebijakan yang telah dijalankan antara lain perluasan akses pelatihan dan jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), penguatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta peningkatan akses kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah pada tahun ini membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Fasilitas itu dilengkapi teknologi asistif dan contoh penataan tempat kerja yang lebih inklusif.

"Indonesia memandang BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat south-south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara-negara anggota lainnya," sebut Yassierli.
 

(Ilustrasi logo BRICS. Foto: Anadolu)
 

Perkuat keterhubungan pelatihan dan kebutuhan industri

Yassierli mengatakan pemerintah terus memperkuat transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja melalui berbagai program pengembangan sumber daya manusia.

Tahun ini, pemerintah menargetkan 150 ribu peserta dalam Program Magang Nasional dan 300 ribu peserta dalam Program Pelatihan Vokasi Nasional. Kedua program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Di bidang digital, pemerintah juga mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja melalui satu platform layanan ketenagakerjaan. Sistem tersebut didukung analisis pasar kerja serta policy dashboard untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat.

"Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar," ujar Yassierli.

Diketahui, BRICS merupakan kelompok negara yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia. Kelompok ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan geopolitik di antara negara-negara anggotanya, termasuk dalam pengembangan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia.