BNPP RI Catat Realisasi Anggaran 99,38%

Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyampaikan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026. Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI Muhammad Tito Karnavian memaparkan capaian pengelolaan anggaran, kinerja organisasi, serta berbagai penghargaan yang diraih BNPP RI.

Tito menjelaskan alokasi anggaran BNPP RI pada awal Tahun Anggaran 2025 berdasarkan surat Menteri Keuangan tertanggal 23 September 2024 ditetapkan sebesar Rp267,13 miliar. Seiring penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja pemerintah, pagu anggaran mengalami efisiensi menjadi Rp138,4 miliar.

“Selanjutnya dalam perjalanan anggaran terdapat relaksasi dari Kementerian Keuangan sebesar Rp76,4 miliar. Sehingga total pagu BNPP Tahun 2025 menjadi Rp214,8 miliar,” ujar Tito, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

Dia mengungkapkan dari total pagu tersebut, BNPP RI mampu merealisasikan anggaran Rp213,5 miliar atau mencapai 99,38 persen. Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program di lingkungan BNPP RI.

Selain mencatat realisasi anggaran yang optimal, BNPP RI kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pada 2024. Tito menyampaikan pencapaian tersebut merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut sejak 2014.

Tidak hanya itu, berbagai indikator kinerja kelembagaan BNPP RI pada 2025 memperoleh penilaian positif dari sejumlah kementerian dan lembaga. Berdasarkan evaluasi Aplikasi Monev Kementerian Keuangan, nilai kinerja anggaran BNPP RI mencapai 94,86 dengan kategori sangat baik.

Sementara itu, hasil evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mencapai nilai 81,84 atau kategori A-, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 73,88.

Pada aspek perencanaan pembangunan, BNPP RI memperoleh nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 98,36 dengan predikat sangat baik berdasarkan penilaian Kementerian PPN/Bappenas. 

Di sisi lain, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada 2025 yang dinilai oleh Kementerian Keuangan mencapai nilai 94,67 dengan kategori baik.

Tito menjelaskan keberhasilan BNPP RI tercermin melalui berbagai penghargaan yang diterima sepanjang 2025. Di antaranya penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diraih PLBN Entikong dan PLBN Motamasin. 

Selain itu, Indeks Reformasi Hukum BNPP RI memperoleh nilai 99,5 atau predikat AA (istimewa) dari Kementerian Hukum, serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BNPP RI meraih peringkat pertama terbaik pada kategori lembaga nonstruktural.


BNPP RI menyampaikan Laporan Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026. Dok. Istimewa

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi dukungan Komisi II dan pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan tugas BNPP RI.

“Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan segenap anggota Komisi II DPR RI. Semua capaian ini tidak lepas dari pengawasan dan rapat kerja yang rutin dilaksanakan, termasuk kunjungan langsung ke lapangan dan ke pos-pos lintas batas,” tutur Tito.

Capaian tersebut menjadi bukti komitmen BNPP RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. 

Melalui pengelolaan anggaran yang efektif serta peningkatan kualitas pelayanan di kawasan perbatasan, BNPP RI terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan negara yang semakin maju, aman, dan berdaya saing.