Kebijakan Realis Trump Tekan ASEAN, Indonesia Diuji Jaga Otonomi Strategis

Jakarta: Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Ian Montratama, menilai kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada periode keduanya semakin menunjukkan pendekatan realisme terbuka yang berpotensi menekan stabilitas kawasan Indo-Pasifik, khususnya ASEAN.

Dalam webinar bertajuk “Spheres of Influence and Strategic Retrenchment: How Trump Reshapes Great Power Competition and Its Implications for the Indo-Pacific”, Kamis, 29 Januari 2026, Ian menyebut kebijakan Trump tidak lagi dibungkus oleh norma-norma idealistik, melainkan secara terang-terangan berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional Amerika Serikat.

“Kebijakan luar negeri pemerintahan Trump terlihat sebagai naked realism. Ia sangat terbuka mengenai niatnya untuk menjaga kepentingan nasional AS,” ujar Ian.

Menurutnya, pendekatan tersebut memunculkan tantangan serius bagi kawasan. Ian menilai ASEAN kini berada dalam tekanan geopolitik akibat persaingan kekuatan besar yang semakin tajam dan terfragmentasi.

“ASEAN sekarang berada dalam situasi tertekan karena himpitan geopolitik. Ini menimbulkan fragmentasi dan melemahkan posisi kolektif kawasan,” katanya.



Ian juga menyoroti perubahan arsitektur keamanan regional, dari pola kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dan sekutunya, menjadi aliansi mini-lateral seperti Quad, AUKUS, hingga SQUAD. Skema tersebut, lanjutnya, dirancang untuk menciptakan keunggulan asimetris guna menahan laju pengaruh Tiongkok.

“Mini-lateral alignment ini bertujuan menciptakan keunggulan asimetris untuk membendung Tiongkok,” jelasnya.

Menurut Ian, Tiongkok dipandang sebagai ancaman strategis karena kekuatan militernya yang kian efektif sebagai alat penangkal. Kekuatan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang konsisten sejak pertengahan 2000-an.

Situasi tersebut semakin kompleks pada 2026, seiring kebijakan Trump yang mendorong sekutu-sekutu Amerika Serikat untuk meningkatkan belanja pertahanan secara signifikan. Ian mengungkapkan bahwa Washington meminta negara-negara sekutunya menaikkan anggaran pertahanan dari sebelumnya sekitar 2 persen menjadi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Kebijakan Trump tahun ini menunjukkan tekanan kepada sekutu AS untuk menaikkan belanja pertahanan hingga 5 persen dari PDB,” ujarnya.

Bagi Indonesia, kondisi ini memunculkan tantangan strategis tersendiri. Ian menilai pertanyaan terbesar saat ini adalah bagaimana Indonesia dapat menavigasi dinamika geopolitik tersebut tanpa kehilangan otonomi strategisnya.

“Pertanyaan paling sulit adalah bagaimana Indonesia harus menavigasi badai geopolitik ini,” pungkas Ian.