Bikin Investor Rugi, Praktik Manipulatif Saham Gorengan Tak Ditolerir

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan. Pemerintah, katanya, berkomitmen memperkuat integritas pasar modal nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Terkait dengan penelitian praktik spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir praktik saham gorengan manipulatif yang merugikan investor serta merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia,” ujar Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, dilansir Minggu, 1 Februari 2026.

Ia menjelaskan, penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional. 

Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat arus penanaman modal asing atau foreign direct investment (FDI) yang dibutuhkan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Percepatan reformasi pasar modal

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Airlangga, pemerintah telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal. Arahan tersebut mencakup reformasi struktural pasar modal melalui demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum saham yang beredar di publik atau free float menjadi 15 persen sesuai standar global, serta pengetatan aturan transparansi beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas, serta sejajar dengan bursa modern internasional. 

“Evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern internasional,” kata dia.

Dalam konteks tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan melakukan penegakan aturan secara tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan bursa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pemerintah, kata Airlangga, akan memberikan dukungan penuh agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi.

“Siapapun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK, dan undang-undang jasa keuangan yang berlaku, pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Airlangga juga menyampaikan Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan normal dengan kepemimpinan transisi. Arahan tersebut bertujuan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan maupun gangguan dalam pengawasan sektor keuangan dan pasar modal.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat ambruk hingga memicu pembekuan sementara perdagangan saham (trading halt) selama dua hari berturut-turut, empat pejabat OJK, termasuk Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, serta Direktur Utama BEI Iman Rachman, mundur serentak pada Jumat, 30 Januari 2026.

“Pejabat pelaksana tugas atau PJS akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan,” kata Airlangga.