Ilustrasi, Koperasi Desa Merah Putih. Foto: dok Istimewa.
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto percaya betul, koperasi menjadi 'jalan ninja' pemerintah untuk bisa mewujudkan mimpi pertumbuhan ekonomi yang ditarget sebesar delapan persen.
Koperasi diyakini mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan dari tingkat desa/kelurahan dengan membangun kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan melalui semangat gotong royong.
Karena itu, pemerintah merancang Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Program yang merupakan perwujudan nyata Asta Cita itu bertujuan untuk memperkuat desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, membangun ekonomi berdaulat, dan menciptakan kesejahteraan bersama, termasuk menyediakan akses layanan dasar seperti sembako, simpan pinjam, kesehatan, serta logistik.
Kopdes/Kel Merah Putih hadir sebagai upaya komprehensif untuk memperkuat ketahanan pangan dengan target sasaran pembentukan hingga 80 ribu koperasi di tingkat desa. Lembaga ini berperan dalam menampung hasil pertanian masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan sesuai kebijakan pemerintah.
Menggerakkan ekonomi lokal
Koperasi Merah Putih merupakan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa/kelurahan. Sehingga, pantas bagi Presiden mencanangkan Kopdes Merah Putih karena mampu memperkuat tulang punggung perekonomian Indonesia.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat itu mengatakan, Kopdes Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo. "Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi," kata Hasan.
Ketiga senjata itu terwujud masing-masing dalam Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga program ini merupakan upaya dan komitmen serius pemerintah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang nyata.
Membangun ekonomi dari desa
Program Kopdes Merah Putih bertujuan untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua badan dilibatkan untuk menyukseskan program Kopdes Merah Putih, termasuk para gubernur, walikota/bupati dan kepala desa.
Kopdes Merah Putih dioperasikan melalui pendekatan yang inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Kopdes Merah Putih diharapkan bisa memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, dan ujungnya mengurangi kemiskinan.
Dengan demikian, tidak ada lagi pinjaman online ilegal atau tengkulak dan rentenir yang selama ini menjerat masyarakat desa. Kopdes Merah Putih juga berpotensi mendorong usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, dan menyediakan akses terhadap sumber daya serta layanan yang dibutuhkan masyarakat desa.
Kopdes Merah Putih mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan petani, karena menjadi tempat menampung hasil produksi pertanian secara langsung, tanpa melewati panjangnya rantai pasok yang selama ini menekan keuntungan petani.
Rantai pasok yang singkat juga menekan pergerakan tengkulak dan menguntungkan konsumen yang bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau.
Tiga pendekatan utama
Kopdes Merah Putih dikembangkan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, membangun koperasi baru; kedua mengembangkan koperasi yang sudah ada, dan ketiga merevitalisasi koperasi.
Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari kantor, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, dan distribusi logistik.
Fasilitas yang terdapat di Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.
Skema pembiayaan
Melansir dari
Media Indonesia, Sekretaris Kementerian Koperasi (Sesmenkop) Ahmad Zabadi menegaskan, meski skema pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih berubah menjadi investasi, setiap koperasi akan tetap mendapatkan plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar yang terdiri dari modal investasi sebesar Rp2,5 miliar dan modal kerja Rp500 juta.
Pembiayaan tersebut akan disalurkan langsung oleh Bank Himbara kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pembangunan fisik gerai, gudang, serta kelengkapan Kopdes/Kel Merah Putih, sehingga kini koperasi tidak perlu mengajukan proposal pinjaman untuk kebutuhan pembangunan gerai ke Bank Himbara.
Perubahan skema pembiayaan ini merupakan strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia yang ditargetkan akan beroperasional secara menyeluruh pada Maret 2026.
Bahkan lebih lanjut, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pemerintah tengah menjajaki pembentukan bank koperasi baru sebagai langkah memperluas akses permodalan dan pembiayaan sektor riil koperasi pengembangan dari Kopdes Merah Putih.
Ferry mengatakan rencana tersebut dilakukan melalui skema patungan koperasi-koperasi, menyusul adanya penawaran sejumlah bank yang saat ini sedang dipelajari. Namun dirinya tidak merinci jumlah maupun nama bank yang dimaksud, namun menegaskan bahwa proses penjajakan masih berlangsung.
"Ada beberapa bank yang ditawarkan kepada kami. (Skemanya) Teman-teman dari koperasi bisa patungan (membeli saham bank). Kita akan lihat (nanti)," jelas Ferry.
Ia menambahkan, pemerintah akan mendorong LPDB Koperasi agar berperan lebih kuat dalam pembiayaan koperasi, seiring meningkatnya kebutuhan modal untuk mendukung Kopdes Merah Putih masuk ke sektor produksi, distribusi, logistik, dan pengelolaan gerai modern di tingkat desa.
"Kita akan lipat gandakan kekuatan pembiayaan koperasi. LPDB pun akan kita dorong untuk menjadi lembaga pembiayaan yang jauh lebih kuat," ujar dia.
Penguatan struktur pembiayaan koperasi menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam membangun 80 ribu Kopdes Merah Putih yang mencakup pembangunan gerai desa, apotek dan klinik desa, jaringan logistik, budi daya pangan, hingga pengembangan industri rumahan skala koperasi, katanya, menjelaskan.
Menkop menegaskan pembentukan bank koperasi baru dan penguatan LPDB menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan berbasis koperasi, selaras dengan ekonomi konstitusi Pasal 33 UUD 1945.
(Ilustrasi, Kopdes/Kel Merah Putih. Foto: dok Istimewa)
Sukseskan program Kopdes Merah Putih
Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto Soedarmono mengatakan LPDB akan meningkatkan dukungan pembiayaan produktif bagi koperasi, terutama untuk mendorong produksi barang kebutuhan sehari-hari yang akan mengisi gerai KDKMP.
"Dengan koperasi yang solid dan memperoleh dukungan pembiayaan yang cukup, maka diharapkan program
Koperasi Merah Putih dapat berjalan sesuai target,” kata Krisdianto.
LPDB mencatat sebanyak 82.707 KDKMP telah berbadan hukum, sementara pembangunan fisik gerai desa dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara dan dukungan personel TNI.
Krisdianto mengatakan sebanyak 67 koperasi dari 75 koperasi mitra yang diundang, telah hadir dan menyatakan komitmen mendukung program tersebut melalui pendampingan dan kemitraan usaha.
27 ribu Kopdes Merah Putih sudah dibangun
Ferry menyampaikan, hingga kini sudah ada sekitar 27 ribu Koperasi Desa/Kopdes Merah Putih yang sudah selesai dibangun dan 35 ribu lainnya siap untuk dibangun.
"Akhir-akhir ini, kita kerja siang dan malam untuk terus menginventarisasi data. Setiap hari kita harus menginventarisir seribu titik," kata Menkop.
Menurut dia, ke depan keberadaan Kopdes Merah Putih ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh desa maupun kelurahan.
Presiden, kata dia, menargetkan pembangunan fisik gudang, gerai, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih ini selesai Maret 2026. "Presiden berharap keberadaan koperasi ini bisa menjadi alat penjualan di masyarakat dan perputaran uang di desa/kelurahan," ucap Ferry.
Streaming