4 Agenda Jadi Fokus Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 Hadapi Ketidakpastian Global

Jakarta: Ketidakpastian ekonomi global mendorong perlunya penguatan sejumlah fondasi ekonomi nasional, mulai dari stabilitas sektor keuangan, kredibilitas fiskal, investasi dan hilirisasi, hingga transisi energi. Keempat isu tersebut menjadi perhatian dan dibahas dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 yang digelar Metro TV bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Grand Ballroom Kempinski Hotel Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Forum yang mengusung tema “Berlayar di Tengah Gelombang Global, Menjaga Daya Tahan Ekonomi Nasional” itu mempertemukan ekonom dan pemangku kebijakan untuk membahas tekanan yang berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia. Dinamika geopolitik, perubahan kebijakan moneter global, volatilitas harga energi dan komoditas, serta fragmentasi perdagangan menjadi bagian dari tantangan yang disoroti dalam forum tersebut.

CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib mengatakan kondisi global yang dinamis membutuhkan kerangka kebijakan yang mampu menjaga perekonomian tetap tangguh. Menurutnya, terdapat empat agenda yang perlu diperkuat secara terintegrasi, yakni stabilitas sektor keuangan, kebijakan fiskal, investasi dan hilirisasi, serta transisi energi dan proyek strategis.

"Untuk terus berlayar dengan aman di tengah kecamuk gelombang global ini, ada empat agenda utama yang perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi dan saling terhubung," kata Mirdal dalam sambutan pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.


CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib menyampaikan sambutan dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Grand Ballroom Kempinski Hotel Jakarta, Kamis, 3 September 2026 (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Agenda pertama berkaitan dengan penguatan likuiditas dan stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal, memperkuat investasi dan hilirisasi, serta mendorong transisi energi dan proyek-proyek strategis.

Pada agenda investasi dan hilirisasi, pemerintah menekankan pentingnya membangun rantai nilai domestik untuk memperkuat industri nasional. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengatakan sebagian besar bahan baku panel surya tersedia di dalam negeri, tetapi sejumlah komponen utama masih perlu dikembangkan agar rantai pasok energi bersih semakin kuat.

Menurut Todotua, penguatan industri komponen energi terbarukan dibutuhkan agar ketergantungan terhadap impor berkurang dan biaya energi dapat lebih kompetitif. Rantai pasok dari hulu hingga hilir juga dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan industri nasional.

Sementara itu, agenda transisi energi dibahas melalui program pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt peak (GWp). Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P Hutajulu mengatakan 14 proyek awal dari program tersebut membutuhkan investasi sekitar USD7,7 miliar atau setara Rp135 triliun dan direncanakan mulai dikembangkan pada 2027.

Program PLTS 100 GWp secara keseluruhan diproyeksikan menghasilkan penghematan sekitar Rp74 triliun per tahun, menciptakan hampir 5,5 juta lapangan kerja, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2. Pengembangannya mencakup PLTS darat, PLTS atap, dan PLTS terapung.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai percepatan transisi energi diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Namun, ia menegaskan transisi energi tidak berarti menghilangkan peran minyak dan gas dalam perekonomian.

"Kalau kita masuk transisi energi apakah migas lantas tidak kita produksi? Oh tidak," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, migas masih memiliki keterkaitan dengan industri petrokimia yang mendukung berbagai kebutuhan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk ekosistem tenaga surya.

Dalam doorstop setelah sesi tersebut, Sugeng juga menyinggung penataan kelembagaan sektor hulu migas melalui pembahasan RUU Migas. Ia mengatakan posisi SKK Migas saat ini masih berdiri berdasarkan Perpres, sehingga pembentukan regulasi baru menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian dalam pengelolaan sektor hulu.

Sugeng menyebut terdapat tiga opsi yang masih dibahas terkait kelembagaan pengelolaan hulu migas, yakni pembentukan badan baru, pengembalian fungsi kepada Pertamina, atau pembaruan terhadap SKK Migas. Pembahasan RUU Migas ditargetkan rampung pada Oktober 2026.

Rangkaian pembahasan tersebut menunjukkan bahwa agenda menjaga daya tahan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan makro, tetapi juga penguatan sektor energi dari sisi investasi, industri, hingga keberlanjutan pasokan.

Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 turut mendapat partisipasi dari sejumlah pelaku usaha dan perusahaan di sektor energi. Dalam penutupan acara, panitia menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak, termasuk Energi Mega Persada, atas partisipasinya dalam mendukung terselenggaranya forum tersebut.