PM Narendra Modi Bentuk Satgas Reformasi Sistem Ujian India usai Kebocoran Soal

New Delhi: Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan pembentukan satuan tugas (satgas) yang dipimpin pengusaha teknologi Nandan Nilekani untuk merombak sistem ujian nasional setelah gelombang protes terkait kebocoran soal ujian.

Dalam unggahan di Instagram pada Minggu, 26 Juli 2026, Modi mengatakan sistem ujian India harus lebih dapat dipercaya, transparan, dan memanfaatkan teknologi secara maksimal.

"Sistem ujian kita harus dapat dipercaya, harus transparan, dan harus memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin," kata Modi, seperti dikutip dari AsiaOne, Senin, 27 Juli 2026.

Ia juga mengumumkan pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang baru ke parlemen pada Senin untuk memperketat aturan dan meningkatkan hukuman bagi pelaku kebocoran soal ujian.

Menurut Modi, langkah tersebut bertujuan memperkuat integritas sistem ujian nasional sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Pernyataan itu menjadi komentar publik pertama Modi sejak Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri pada Sabtu menyusul gelombang demonstrasi yang dipimpin kelompok pemuda terkait kebocoran soal ujian pada Mei lalu.

Dalam pernyataannya, Modi tidak menyinggung pengunduran diri Pradhan.

Gerakan Cockroach Janta Party (CJP) yang memimpin aksi protes mengumumkan penghentian demonstrasi setelah pemerintah memenuhi tuntutan mereka.

Selain menyepakati reformasi sistem ujian, pemerintah juga menyatakan akan mencabut perkara hukum terhadap para demonstran serta memberikan kompensasi kepada keluarga para siswa yang meninggal dunia akibat bunuh diri setelah kasus kebocoran soal ujian.

Satgas reformasi tersebut akan dipimpin oleh Nandan Nilekani, tokoh teknologi yang dikenal sebagai salah satu pendiri perusahaan perangkat lunak Infosys sekaligus sosok di balik pengembangan sistem identitas digital nasional India, Aadhaar.

Baca juga:  Menteri Pendidikan India Mundur di Tengah Gelombang Protes Kebocoran Soal Ujian