Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Foto: Dok. Metro TV.
BGN Siapkan Skema MBG di Daerah Rawan Konflik
Fachri Audhia Hafiez • 29 July 2026 16:13
Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan skema khusus penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak yang berada di daerah rawan konflik. Salah satu mekanisme yang diuji coba yakni memanfaatkan fasilitas rumah ibadah dengan mengandalkan pengamanan ketat.
"Sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting (percobaan) yang sudah kita lakukan, bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain," kata Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 29 Juli 2026.
Sudaryono menegaskan bahwa seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali berhak mendapatkan akses gizi yang seimbang dan layak. Terlebih mereka yang tinggal di wilayah terisolasi serta berisiko tinggi.
"Anak-anak Indonesia di mana pun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan," ujar Sudaryono.
.jpg)
Ilustrasi MBG. Foto: Dok. Antara.
Di sisi lain, pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) berkomitmen mempercepat penataan serta evaluasi keberlanjutan lebih dari 13 ribu titik satuan pelayanan MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa pembenahan puluhan ribu titik pelayanan tersebut dibagi ke dalam dua tahapan prioritas utama.
"Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur target penyelesaiannya dalam kurun waktu satu bulan," jelas Zulhas usai rapat terbatas Perbaikan Tata Kelola MBG di Jakarta.
Sementara itu, sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lainnya yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatra membutuhkan waktu evaluasi hingga dua bulan mendatang. Hal ini demi memastikan kesiapan operasional di lapangan.
Selain pembenahan fasilitas, rapat lintas kementerian dan lembaga tersebut turut menyepakati target pemutakhiran data 63 juta penerima manfaat. Termasuk reposisi sasaran penerima MBG yang ditargetkan rampung sepenuhnya dalam tenggat satu bulan.