BPBD NTT: 19.297 Rumah Rusak Akibat Gempa, Tersebar di 8 Kabupaten

Kupang: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat hingga Selasa, 18 Agustus 2026, pukul 09.00 Wita, sebanyak 19.297 unit rumah rusak akibat gempa pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Mahadin Sibarani, mengatakan kerusakan rumah tersebar di delapan kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ende, Sikka, Ngada, Nagekeo dan Sumba Timur.

“Data kerusakan rumah ini merupakan hasil pendataan sementara dan masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan,” kata Mahadin, melansir Antara, Selasa, 18 Agustus 2026.

Berdasarkan tingkat kerusakannya, BPBD NTT mencatat 6.463 rumah rusak berat, 2.481 rumah rusak sedang, dan 12.006 rumah rusak ringan. Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah rumah terdampak terbanyak, yakni 7.480 unit. Dalam tabel BPBD, jumlah tersebut telah tercatat sebagai total kerusakan rumah, namun rincian antara rusak berat, sedang dan ringan untuk Manggarai Timur belum dicantumkan secara terpisah.

Selanjutnya, Manggarai Barat mencatat 3.493 rumah rusak, terdiri atas 1.410 rusak berat, 635 rusak sedang dan 1.448 rusak ringan. Di Manggarai, terdapat 1.983 rumah terdampak, dengan rincian 1.597 rusak berat, 263 rusak sedang dan 123 rusak ringan.

Kemudian Nagekeo mencatat 2.862 rumah, terdiri atas 1.373 rusak berat, 260 rusak sedang dan 1.229 rusak ringan. Ngada mencatat 2.296 rumah terdampak, dengan rincian 698 rusak berat, 465 rusak sedang dan 1.133 rusak ringan.

Sementara di Ende, terdapat 951 rumah rusak, terdiri atas 285 rusak berat, 149 rusak sedang dan 537 rusak ringan.Di Sikka, tercatat 227 rumah terdampak, dengan rincian 158 rusak berat, 18 rusak sedang dan 51 rusak ringan. Adapun Sumba Timur tercatat lima rumah mengalami kerusakan, seluruhnya masuk kategori rusak ringan.

Proses evakuasi pascagempa NTT. Foto: Dok. BNPB.

Mahadin mengatakan pendataan kerusakan menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana, terutama untuk menentukan kebutuhan bantuan, perbaikan rumah warga dan pemulihan fasilitas pelayanan publik. BPBD NTT bersama pemerintah kabupaten terus melakukan pemutakhiran data agar penanganan terhadap masyarakat terdampak dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terdata dengan baik sehingga proses penanganan dan pemulihan dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Mahadin.