Airlangga: Afirmasi S&P Tegaskan Kepercayaan Global terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai afirmasi S&P Global Ratings yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil mencerminkan kepercayaan komunitas internasional terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
 
Menurut Airlangga, keputusan tersebut menunjukkan pengakuan atas konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
 
"Di tengah ketidakpastian global yang meningkat, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di kisaran lima persen, mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit di bawah tiga persen PDB, serta memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 14 Juli 2026.
 
Dalam laporannya yang berjudul Indonesia Ratings Affirmed At 'BBB/A-2'; Outlook Stable, S&P menyebut peringkat Indonesia didukung prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang prudent, serta beban utang eksternal neto dan utang pemerintah yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara sekelas (peers).
 
S&P juga memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar lima persen per tahun dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Untuk 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1 persen, dengan rata-rata pertumbuhan 4,9 persen pada periode 2026–2029.
 
Selain itu, S&P mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I-2026, yang didorong oleh peningkatan belanja pemerintah dan percepatan pencairan anggaran. Produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia diproyeksikan berada di kisaran USD5.200 pada 2026.
 

 

Disiplin fiskal jadi jangkar outlook stabil

 
Airlangga mengatakan salah satu faktor utama yang mendukung outlook stabil adalah komitmen pemerintah menjaga defisit anggaran tetap di bawah tiga persen terhadap PDB. Menurut S&P, konsistensi pemerintah dalam mematuhi batas defisit tersebut menjadi salah satu penopang utama kelayakan kredit Indonesia.
 
"Kinerja penerimaan negara turut menjadi catatan positif, dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 19 persen pada lima bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan ini didorong oleh pulihnya administrasi perpajakan, kenaikan penerimaan PPN, serta menguatnya penerimaan royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam," papar dia.
 
Airlangga menjelaskan S&P juga memberikan perhatian terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam dan mineral melalui sentralisasi pengelolaan serta upaya menekan kebocoran penerimaan negara.
 
Menurutnya, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipandang berpotensi memperbaiki tata kelola sektor komoditas, termasuk melalui penanganan praktik miss-invoicing dan transfer pricing.
 
Langkah tersebut, bersama penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), dinilai dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat posisi eksternal Indonesia secara berkelanjutan.


(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
 

Peluang kenaikan peringkat masih terbuka

 
S&P menyebut peringkat kredit Indonesia berpeluang meningkat apabila terjadi penguatan struktural pada indikator fiskal dan eksternal. Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain penyempitan defisit anggaran mendekati 2 persen terhadap PDB, peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan, penurunan biaya pembiayaan, serta stabilitas nilai tukar.
 
Dari sisi sistem keuangan, S&P menilai risiko kontinjensi pemerintah relatif terbatas. Lembaga pemeringkat tersebut mencatat aset sektor perbankan berada di bawah 60 persen PDB dengan tingkat risiko sektor perbankan yang tetap terjaga.
 
Airlangga menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan kualitas dan prediktabilitas implementasi kebijakan untuk menjaga kepercayaan pasar serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.
 
"Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas. Konsistensi dan prediktabilitas kebijakan akan menjadi kunci untuk mendorong peringkat Indonesia naik ke level yang lebih tinggi," tutup Airlangga.