Pidato di PBB, Presiden Iran Tegaskan Tidak Akan Tunduk pada Intimidasi

New York: Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa negaranya tidak akan melepaskan program nuklir sipilnya, namun tetap membuka pintu bagi diplomasi dengan Amerika Serikat.

Presiden Iran menyampaikan pidato yang tegas di hadapan Majelis Umum PBB pada Rabu 23 September 2026, bersumpah bahwa negaranya akan membela diri hingga "napas terakhir" dan tidak akan menghentikan program nuklir sipilnya. Pada saat yang sama, ia tetap membuka peluang untuk negosiasi dengan Amerika Serikat.

Menanggapi langsung Presiden Trump, yang pada Selasa menyebut Iran sebagai sponsor utama terorisme dan mengancam akan menghancurkan negara itu jika kesepakatan tidak tercapai, Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada intimidasi.

"Iran ingin agar Trump dan pihak-pihak yang mencoba menindas kami memahami bahwa kami siap untuk dialog, diplomasi, dan negosiasi, tanpa menerima bahasa kekerasan," ujar Pezeshkian di akhir pidatonya, seperti dikutip dari The New York Times, Kamis 24 September 2026.

Iran menjadi negara pertama yang kepala pemerintahannya menghadiri Sidang Majelis Umum di New York saat negara tersebut sedang dalam keadaan perang dengan Amerika Serikat, tuan rumah markas besar PBB. Pezeshkian memanfaatkan panggung diplomatik tersebut untuk memaparkan sudut pandang Iran.

"Kami membutuhkan kekuatan, karena bangsa yang tidak memiliki kekuatan akan hancur dalam perang ini," ujar Pezeshkian.

"Kami tidak akan meminta izin kepada siapa pun untuk membela negara kami,” imbuh Pezeshkian.

Pezeshkian memperlihatkan foto-foto Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan Israel pada hari pertama perang, termasuk murid-murid sekolah dasar yang tewas di Minab akibat serangan udara Amerika, serta para atlet dan anak-anak yang tewas dalam serangan AS terhadap sebuah stadion olahraga.

"Iran harus kuat agar tidak diancam, dan agar masa depannya tidak terancam," kata Pezeshkian.

"Sistem pertahanan kami telah dibangun sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang berpikir bahwa pengeboman terhadap kota-kota di Iran akan dibiarkan tanpa balasan,” imbuh Pezeshkian.

Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan mendadak terhadap Iran pada bulan Februari di tengah berlangsungnya negosiasi antara Teheran dan Washington mengenai program nuklir Teheran.

Salah satu poin perdebatan utama dalam perundingan tersebut adalah apakah Iran diperbolehkan mempertahankan program nuklir sipilnya, yang mencakup pengayaan uranium pada tingkat yang sangat rendah. Trump sebelumnya menyatakan keinginannya agar pengayaan nuklir dihentikan sepenuhnya dan fasilitas-fasilitas terkait ditutup.

Konflik ini telah memicu titik-titik ketegangan baru, termasuk di Selat Hormuz yang menjadi jalur pelayaran vital yang sempat ditutup secara efektif oleh Iran, sehingga menyebabkan lonjakan harga minyak dan energi serta gangguan pada rantai pasokan global.

Pezeshkian menegaskan kembali bahwa Iran tidak akan melepaskan haknya atas program nuklir untuk tujuan damai. "Bagi negara kami, teknologi nuklir damai merupakan bagian tak terpisahkan dari kemajuan kami," ujarnya.

Pezeshkian mengecam keras Israel, seraya menyebutkan bahwa negara itu memiliki senjata nuklir dan melancarkan serangan lintas batas terhadap negara lain ,termasuk Iran, namun tidak pernah dijatuhi sanksi.

"Lalu mereka menyebut kami teroris?" ucapnya, seraya menambahkan, "Israel membunuh, sementara Iran justru dijatuhi sanksi."

Pezeshkian menyatakan bahwa rakyat Iran telah menggelar unjuk rasa "setiap malam" selama tujuh bulan terakhir sebagai bentuk dukungan terhadap negara mereka. Meskipun pendukung garis keras Republik Islam rutin mengadakan unjuk rasa malam hari sejak awal konflik, kelompok yang sama juga kerap menyerang presiden serta tim negosiasi, dan menentang kesepakatan dengan Amerika Serikat.

Banyak warga Iran yang menentang pemerintah juga turun ke jalan dalam gelombang protes nasional pada bulan Januari dan ditembaki; menurut kelompok hak asasi manusia, aparat keamanan menewaskan sedikitnya 4.200 pengunjuk rasa.

Terlepas dari retorika keras yang dilontarkan Trump dan Pezeshkian, perwakilan kedua belah pihak tetap berupaya mencari jalan keluar di sela-sela sidang PBB.

Pada Selasa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengadakan pertemuan selama beberapa jam yang dimediasi oleh Qatar dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner. Mereka membahas kemungkinan dimulainya kembali negosiasi serta langkah-langkah untuk meredakan ketegangan.

Ismael Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yang juga berada di New York, mengatakan bahwa Iran telah menyampaikan syarat-syaratnya untuk menghidupkan kembali diplomasi.

Syarat tersebut mencakup penghentian blokade angkatan laut AS terhadap Iran, pencairan aset negara yang dibekukan, serta penghentian permusuhan di semua lini.

Kondisi-kondisi tersebut merupakan tulang punggung kesepakatan damai 14 poin yang ditandatangani oleh Iran dan Amerika Serikat pada bulan Juni, namun kesepakatan itu segera gagal setelah kelompok garis keras Iran ,dalam upaya untuk menggagalkan perjanjian tersebut, melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Sejak saat itu, Trump menyatakan bahwa Nota Kesepahaman yang ia tandatangani dengan Iran tidak berlaku lagi dan ia menginginkan kesepakatan yang lebih komprehensif.